Sosialisasi UU Perlindungan Anak Berlanjut di Distrik Heram

Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) setempat kembali melakukan Sosialisasi Undang-Uundang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Share it:
Kepala DP3AKB Kota Jayapura, Betty A. Puy, SE, MPA saat menyampaikan materi sosialisasi
Jayapura, Dharapos.com
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) setempat kembali melakukan Sosialisasi Undang-Uundang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.


Bertempat di Distrik Heram, Kamis (3/8), hadir sebagai pemateri Kepala DP3AKB Kota Jayapura, Betty A. Puy, SE, MPA.

Dalam materinya, ia menegaskan anak sebagai tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," urai Betty di hadapan peserta sosialisasi yang dihadiri oleh anak-anak sekolah maupun para orang tua.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau keduanya ditambah anak.

Kemudian, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan turunan ketiga.

Betty juga merincikan hak anak antara lain hak untuk bermain, hak untuk beribadah dan memperoleh pendidikan, mendapat perlindungan di satuan pendidikan, berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri serta berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Peserta sosialisasi yang terdiri dari para orang tua dan anak-anak
“Dengan demikian negara, Pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran serta kondisi fisik maupun mental,” rincinya.

Betty juga menjelaskan terkait kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga, termasuk masyarakat juga berperan serta dalam perlindungan anak baik secara perseorangan maupun kelompok.

“Untuk itu setiap orang yang melanggar ketentuan memperlakukan anak secara diskriminatif sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah,” bebernya.

Betty juga menegaskan anak tidak boleh dilibatkan dalam penyalahgunaan narkoba.

“Karena setiap orang yang melanggar ketentuan melibatkan anak dalam penyalahgunaan alkohol dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit 20 juta rupiah dan paling banyak 200 juta rupiah,” tegasnya.

Sementara narasumber lain, Nuraidah Duwila, sarjana hukum dari LBH Apik Jayapura pada kesempatan tersebut menjelaskan tentang UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Tujuan undang-undang ini adalah agar terwujud peradilan yang benar-benar dan menjamin perlindungan anak di hadapan hukum,” jelasnya.

Ditegaskan pula, UU Pengadilan Agama dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga