Wacana Soal Alokasi Dana 85 M, PDIP Kota Jayapura Pastikan Tak Benar

Wacana soal alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp 85 Miliar untuk penataan infrastruktur penanggulangan banjir pada Oktober 2013 dipastikan tidak benar.
Share it:
Waket DPC PDIP Kota Jayapura, Marshel Morin, ST
Jayapura, Dharapos.com 
Wacana soal alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp 85 Miliar untuk penataan infrastruktur penanggulangan banjir pada Oktober 2013 dipastikan tidak benar.

Bahkan kini terindikasi wacana tersebut merupakan proyek rujukan.

Pasalnya, jika pengalokasian dana tersebut berhasil, maka tentu bukan ditangani oleh Pemerintah Kota Jayapura sesuai mekanisme atau peraturan yang berlaku.

“Namun proyek tersebut menjadi rujukan dari DPR Papua kepada rekanan yang mereka tunjuk. Jadi, tidak benar kalau provinsi pernah mengalokasikan 85 Miliar untuk Pemerintah Kota Jayapura,“ ungkap Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jayapura, Marshel Morin, ST, Sabtu (5/8).

Pernyataan tersebut sekaligus menanggapi pemberitaan salah satu media bahwa kabarnya Pemprov pernah mengalokasikan dana Rp 85 Miliar guna mengatasi banjir di Kota jayapura pada TA 2013 lalu seperti yang diwacanakan oleh Legislator DPR Papua  Boy Markus Dawir.

“Kami menilai bahwa isu yang sengaja dimainkan melalui media online tersebut sangat menyesatkan dan beraroma mempolitisasi masalah sosial di Kota Jayapura,” nilai Morin.

Urainya, secara aturan sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pasti secara terencana dan terdata dalam dokumen APBD baik kota maupun provinsi dan melalui mekanisme Musrenbang.

Dan terkait itu, ternyata pada 2013 lalu tidak ditemukan adanya perencanaan pembangunan yang bersumber dari dana hibah provinsi yang tujuannya terkait penyelesaian atau penanggulangan masalah bencana banjir di Kota Jayapura.

“Yang kami ketahui bahwa ada oknum-oknum tertentu dan pengusaha yang menawarkan dana tersebut dengan maksud meluncurkan program pembangunan yang bersumber dari dana APBD-P Provini Papua tahun anggaran 2013 untuk diprogramkan di Kota Jayapura,” beber Morin.

Dengan catatan bahwa program tersebut dikerjakan oleh rekanan yang mereka tunjuk sehingga Pemkot menolaknya.

“Ketika mengetahui bahwa rencana yang tidak terstruktur itu maka sangat masuk akal jika itu ditolak karena merupakan praktek kolusi dan korupsi yang pada akhirnya akan menyusahkan Pemerintah kota sendiri karena proyek tersebut sarat dengan kepentingan,” lanjutnya.

Ditambahkan pula, pada 2012 ada tim revitalisasi kawasan UGM yang melakukan perencanaan program revitalisasi sungai Hanyan dan kawasan bakau di wilayah Entrop.

Upaya tersebut guna mengembalikan daerah Hanyan sebagai kawasan penyangga dari bahaya erosi tapi oknum masyarakat adat di kawasan itu menolak program dimaksud.

Terkait penyelesaian kondisi bencana banjir di Kota Jayapura, Morin mengakui bahwa memang terjadi karena perencanaan pembangunan kota dan perizinan yang tidak sesuai sejak lama.

“Misalnya, pembangunan PTC Entrop, pasar Youtefa, Organda dan Perumnas IV yang dampaknya baru kita rasakan sesudah 15 tahun kemudian,” akuinya.

Fakta ini yang harus diluruskan dan diperbaiki serta dicarikan solusi bersama baik pemerintah maupun masyarakat, karena banyak dari mereka yang sudah terlanjur mendiami kawasan rawan banjir tersebut sejak 15 tahun yang lalu.

Morin pun menegaskan jika yang di depan mata saja lambat dikerjakan apalagi di daerah Mamberamo, Waropen,  Biak dan Kepulauan Yapen.

“Untuk itu, kami harapkan kinerja DPR Papua bisa lebih tanggap dalam hal penganggaran APBD Provinsi terkait pembangunan di Kota Jayapura yang kesannya diabaikan selama ini,” tegasnya.

Morin berharap Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM dalam pembangunan ke depan bisa mengatasi masalah banjir di Kota Jayapura dan yang tak kalah pentingnya dukungan pihak Pemprov sangat dibutuhkan.

DPC PDI Perjuangan Kota Jayapura sebagai partai yang peka terhadap masalah yang terjadi di tengah masyarakat juga sudah mendorong persoalan banjir di negeri berjuluk Port Numbay ini untuk mendapat tanggapan dari Pemerintah pusat.

“Jika ada anggota DPR Papua bermaksud mengangkat kondisi ini untuk menjadi pembahasan di komisi terkait, kami menyambut baik walaupun kesannya terlambat. Karena baru saat ini diperjuangkan, dan bukan sejak lama padahal jelas-jelas ini terjadi di depan mata kita semua,” tukasnya.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga