Wali Kota Kembali Ultimatum Pemilik Gedung Sebelah Gelael

Pemerintah Kota Jayapura akan terus melakukan penertiban terhadap semua bangunan yang di bangun namun dibiarkan terbengkalai, termasuk bangunan yang di dirikan di atas trotoar mulai dari batas kota, Muara Tami hingga ke wilayah Angkasa.
Share it:
Gedung yang berlokasi di sebelah Pusat Perbelanjaan Gelael ini kondisinya terlantar dan tak terurus
Jayapura, Dharapos.com 
Pemerintah Kota Jayapura akan terus melakukan penertiban terhadap semua bangunan yang di bangun namun dibiarkan terbengkalai, termasuk bangunan yang di dirikan di atas trotoar mulai dari batas kota, Muara Tami hingga ke wilayah Angkasa.

Langkah ini dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang Pemerintah Kota Jayapura.

Salah satu bangunan yang kini jadi sorotan Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, yang lokasinya berada tepat di samping Gelael Taman Imbi yakni bangunan bekas bioskop Jayapura.

Wali Kota mengakui pihaknya telah memanggil salah satu anak dari pemilik bangunan tersebut.

“Kami sudah memanggil pemilik gedung tersebut namun yang bersangkutan beralasan bahwa keluarga-keluarga tersebar di beberapa tempat dan tentu membutuhkan waktu untuk mereka kumpul guna membicarakan lokasi termasuk bangunan di atasnya," akuinya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (28/8).

Hingga saat ini, Pemkot Jayapura telah memasang tanda larangan batas waktu bangunan tersebut untuk dibicarakan.

Wali Kota hingga saat ini  tidak ingin bangunan tersebut di terlantarkan apalagi berada di pusat kota dan dinilai sangat mengganggu keindahan Kota Jayapura.

Pemkot juga, lanjut dia, telah menyurati pemilik bangunan terkait batas waktu yang telah ditentukan apakah akan digunakan atau ditelantarkan begitu saja.

“Jika pemilik bangunan tersebut tidak juga meresponnya maka Pemerintah kota akan mengambil langkah untuk merobohkan bangunan tersebut,” tegas Wali Kota.

Lahan yang menjadi lokasi bangunan kantor PKN hingga saat ini masih dipagari seng
Pihaknya juga telah menawarkan sejumlah solusi dengan pemilik gedung apakah bangunan tersebut sama-sama dikelola oleh para pemiliknya bersama Pemkot atau pemerintah membantu untuk mencarikan investor atau pemilik bangunan sendiri yang akan mencarinya guna menata tempat tersebut.

“Pengakuannya, ada masalah keluarga yang belum diselesaikan,” bebernya.

Menanggapi itu, Pemkot kembali memberikan waktu toleransi hingga Desember 2017.

“Jika tidak ada upaya apapun yang dilakukan terhadap bangunan tersebut maka  Pemerintah kota akan mengambil sikap,” kembali tegas Wali Kota.

Orang nomor satu di ibukota Provinsi Papua ini juga menyinggung soal bangunan Kantor Perbendaharaan Negara yang lokasinya tepat berada di depan Polres Jayapura Kota.

Ia mengakui, Pemkot ingin memfasilitasi pihak KPN dengan pemilik adat terkait bukti dasar kepemilikan atas tanah tersebut.

“Kami minta pemilik hak ulayat maupun pihak KPN harus menyiapkan bukti-bukti terkait kepemilikan lahan tersebut dan tidak boleh ada yang mengklaim karena aturan yang mengatur," cetus Wali Kota.

Jika ada dasar hukum yang kuat di pihak KPN seperti kepemilikan sertifikat tanah maka mereka harus mendirikan bangunan di atas lahan tersebut.

“Makanya kami berikan waktu, jika tidak maka pagar seng yang berdiri akan dibongkar seperti yang dilakukan di samping Bank BTN tepat di depan Terminal Taman Mesran dan lokasi tersebut akan dijadikan ruang terbuka hijau karena berada tepat di pusat Kota Jayapura,” ancamnya.

Putra asli Port Numbay ini juga meminta pemilik hak ulayat untuk mendukung pembangunan yang tentunya untuk kemajuan Kota Jayapura.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga