BPD KC Nabire Resmi Ditunjuk Jadi Kas Titipan BI

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provisi Papua secara resmi membuka Layanan Kas Titipan di Kabupaten Nabire.
Share it:
BI Perwakilan Provinsi Papua resmi membuka Layanan Kas Titipan di Kabupaten Nabire 
Jayapura, Dharapos.com
Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provisi Papua secara resmi membuka Layanan Kas Titipan di Kabupaten Nabire.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua KC Nabire, ditunjuk sebagai pengelola Kas Titipan, akan berfungsi “seolah-olah” sebagai BI di Nabire.

Pembukaan kas titipan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas BI sebagai Bank Sentral dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sesuai Undang-Undang No 7 Tahun 2011.

"BI juga diberikan mandat sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah," jelas Kepala BI Perwakilan Provinsi Papua, Joko Supratikto, Kamis (14/9).

Lanjutnya, kas titipan merupakan bagian dari strategi besar Bank Indonesia untuk menjalankan clean money policy

Saat ini, BI menempuh beberapa pilihan kebijakan untuk menerapkan clean money policy tersebut, di antaranya kas Keliling BI, yang menjangkau sampai ke seluruh pelosok negeri seperti Centralized Cash Network Plan (CCNP), yang dapat berupa Kas Titipan Bank Indonesia atau BI Jangkau.

Lebih lanjut Supratikto menjelaskan, kas titipan sendiri merupakan layanan untuk “menghadirkan” BI di suatu daerah dengan perantara Bank Umum.

BPD Papua KC Nabire akan memberikan pelayanan setoran, penarikan, maupun penukaran dari bank-bank umum layaknya bertransaksi langsung dengan BI.

"Bank-bank umum di Nabire dan sekitarnya, tidak perlu lagi mengirimkan kelebihan uang atau mendatangkan kekurangan uang dari jaringan kantornya di Jayapura," urainya.

Supratikto mencontohkan, suatu kegiatan operasional bank yang memakan biaya relatif besar.

Sebagai ilustrasi, hanya untuk biaya bagasi pengiriman uang dari Nabire ke Jayapura, perbankan harus mengeluarkan biaya antara Rp 6-15 juta/pengiriman untuk setiap bank.

“Kita belum menghitung biaya asuransi cash in transit, biaya pengamanan, dan biaya logistik lainnya,” lanjutnya.

Supratikto mengakui dengan adanya Kas Titipan nantinya kualitas kelayakan uang beredar di Nabire dan sekitarnya akan meningkat dan uang-uang lusuh dan tidak layak edar dari transaksi perbankan akan “ditahan” di Kas Titipan.

Untuk kemudian secara berkala ditukar dengan Uang Layak Edar bahkan Uang Hasil Cetak Sempurna (HCS) oleh BI.

Tidak hanya itu, BPD Papua KC Nabire juga diwajibkan memberikan layanan penukaran kepada masyarakat secara terjadwal, sehingga masyarakat dapat langsung menukarkan uang yang dimilikinya ke pecahan-pecahan yang dibutuhkan atau mengganti uang-uang lusuh yang masih dipegang.

“Jika ada Rupiah emisi atau terbitan baru, masyarakat di Nabire juga tidak perlu menunggu lama untuk menggunakannya,”sambungnya.

Berbeda dengan kondisi saat ini, meski telah secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI dan Gubernur BI pada 19 Desember lalu, yang bertepatan dengan Hari Bela Negara, masih jarang bahkan ada masyarakat di Nabire yang bertransaksi dengan uang Rupiah emisi tahun 2016 tersebut.

Dengan dibukanya layanan Kas Titipan BI di Nabire, uang Rupiah yang beredar di Kabupaten Nabire dan sekitarnya adalah Uang (Rupiah) Layak Edar.

“Simbol kedaulatan ekonomi Republik Indonesia yang beredar di daerah ini kita harapkan akan memiliki kualitas yang baik serta memancarkan wibawanya,” tukas Supratikto.

(Vian)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Ekonomi

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga