DPRP Diminta Mediasi Pertambangan Emas di Wilayah Adat Meepago

DPR Papua diminta memediasi soal pertambangan emas di wilayah adat Meepago yang terdiri dari lima kabupaten masing-masing Timika, Nabire, Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Dogiyai.
Share it:
Ketua Dewan Adat Paniai, John Gobai
Jayapura, Dharapos.com
DPR Papua diminta memediasi soal pertambangan emas di wilayah adat Meepago yang terdiri dari lima kabupaten masing-masing Timika, Nabire, Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Dogiyai.  

Pasalnya, izin pengelolaan pertambangan emas di wilayah adat tersebut di berikan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua kepada satu orang pemilik tetapi dengan nama perusahaan yang berbeda-beda.

“Untuk itu kami minta DPR Papua memediasi, karena ini ranahnya ada di Provinsi,” desak Ketua Dewan Adat Paniai, John Gobai, yang dikonfirmasi seusai bertemu ketua DPR Papua, Rabu (20/9).

Dijelaskannya, luas area penambangan yang dilakukan perusahaan itu bukan ratusan hektare, namun sesungguhnya mencapai 80 ribu hektar.

“Padahal kawasan itu sebelumnya kami sudah usulkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR, red)), dan dikelola masyarakat. Namun Perdasi yang kami usulkan sebagai pertambangan rakyat itu sampai hari ini tidak dilaksanakan,” beber Gobai.

Bahkan pada 2014 lalu, Kepala Dinas ESDM Papua menyatakan di salah satu media cetak siap menetapkan lima titik.

Namun setelah dicek, Izin Usaha Penambangan (IUP) diberikan kepada perusahaan untuk beroperasi di wilayah itu sehingga terjadi tumpang tindih kebijakan.

Penyebabnya adalah keberadaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2011 tentang kebijakan provinsi mengeluarkan izin suatu area di satu kabupaten yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.

Kini dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2014, kewenangan pemberian izin ada pada provinsi, tapi berdasarkan rekomendasi Bupati.

“Tetapi Ini Bupati tidak rekomendasikan, malah Dinas ESDM Provinsi yang mengeluarkan izin,” herannya.

Ditambahkan Gobai, pihaknya juga mendapat informasi, Polda Papua akan melakukan penegakan hukum di sana karena dikatakan itu wilayahnya pemegang IUP Provinsi.

“Padahal seharusnya Polda Papua memeriksa mereka yang ada di Dinas ESDM Provinsi Papua, terkait pemberian izin yang catat hukum,” tegasnya.

(Vian)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Papua

Masukan Komentar Anda:

0 comments: