Jadi Narasumber, Wali Kota Jayapura Beberkan Kiat 4 Wilayah Tertib

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua menggelar Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II Tahun 2017.
Share it:
Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM jadi salah satu narasumber pada kegiatan Kolaborasi Tunas Integritas 
Nasional II Tahun 2017 yang digelar KPK RI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua, Selasa (12/9)
Jayapura, Dharapos.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua menggelar Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II Tahun 2017.

Tema yang diusung dalam kegiatan tersebut, "Papua Berintegritas Bersama Tunas Integritas Indonesia Menuju Kinerja Berkelas Dunia”.

Bertempat di Aston Hotel, Selasa (12/9), kegiatan tersebut diikuti sejumlah Bupati dan  Wali kota dari seluruh Indonesia.

Wali Kota Jayapura DR. Benhur Tomi Mano, MM pada kesempatan tersebut di daulat oleh KPK RI sebagai salah satu nara sumber pada momen tersebut.

Hal ini dikarenakan ibukota Provinsi Papua tersebut selama di bawah kepemimpinan pria yang akrab disapa BTM ini, sejak periode pertama hingga kedua ini, mengedepankan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan bimbingan kemasyarakatan.

“Langkah ini kami lakukan dengan menetapkan 4 wilayah tertib yakni tertib administrasi, tertib aturan, bebas korupsi dan menuju WTP. Dengan kerangka berpikir yakni berintegritas bersama seluruh jajaran di lingkup Pemerintah Kota Jayapura,” urainya.

Tentu, lanjut BTM, dengan bekerja harus mengedepankan asas kejujuran dapat dipercaya, bertindak transparan dan konsisten serta menjaga martabat dengan tidak melakukan hal-hal yang tercela dalam melayani masyarakat .

Selain itu, bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersifat objektif.

Poin-poin ini,  sambung dia, yang dilakukan kepada seluruh jajarannya dengan melakukan segala
sesuatu secara profesional, bersinergi secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

“Sehingga alur terakhir dari semua pelayanan ini akan mencapai satu kesempurnaan,” tandas BTM.

Diuraikan juga, dari 4 wilayah tertib, salah satunya yaitu tertib administrasi dengan melakukan inovasi pelayanan yang berkualitas atau yang dikenal dengan berkualitas, tepat dan memuaskan (BTM).

Ia mencontohkan dalam perizinan terpadu satu pintu yang sudah diselenggarakan, ada 94 proses perizinan yang kesemuanya gratis. Kecuali yang dikenakan pembayaran yakni  IMB , izin trayek, izin HO  dan izin perikanan.

Bahkan, oleh KPK RI, Dinas PMPTSP Kota Jayapura menjadi roll model bagi 28 Kabupaten di Provinsi Papua.

Selain itu juga, pelayanan dokumen kependudukan secara terpadu hingga sistem pajak online daerah dan sekolah berbasis IT.

“Dan untuk seluruh Indonesia, Kota Jayapura berada diurutan dua setelah DI Yogyakarta dalam melaksanakan pendidikan berbasis IT,” bebernya.

Kemudian lagi, penyusunan SOP  di semua OPD dan implementasi e-Government yang telah juga dilakukan melalui e-Musrembang, e-Planning dan e-Budgeting.

Terkait tertib aturan, Pemkot rutin menggelar Yustisi e-KTP juga kebersihan. Sedangkan untuk wilayah bebas korupsi, dipertegas dengan telah dikeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Pantauan media ini, pemaparan putra asli Port Numbay ini terkait kiat-kiat yang telah dilakukan pihaknya guna menunjukkan satu komitmen pemberantasan korupsi langsung mendapat apresiasi dari seluruh peserta.

Kegiatan yang turut di hadiri sejumlah kepala daerah di Indonesia ini rutin di lakukan setiap tahun oleh KPK RI.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga