Keinginan Pemda Papua Miliki Saham Freeport Harus Lalui 2 proses

Keinginan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua miliki sebagian saham pada tambang yang dikelola PT. Freeport Indonesia dipastikan harus melalui dua proses yaitu melalui Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN dan BUMD).
Share it:
Areal tambang PT. Freeport Indonesia, Tembagapura, Papua 
Jayapura, Dharapos.com
Keinginan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua miliki sebagian saham pada tambang yang dikelola PT. Freeport Indonesia dipastikan harus melalui dua proses yaitu melalui Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN dan BUMD).

“Apabila masih ada sisa, atau tidak terserap sepenuhnya oleh perusahaan itu, nanti bisa listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk bisa dibeli oleh publik,” terang Kepala BEI Perwakilan Jayapura, Aditya Kresna Yokwa di ruang kerjanya, Jumat (22/9) terkait wacana Pemda untuk membeli dan berinvestasi saham di PT. Freeport Indonesia.

Ia menjelaskan bila mengacu pada UU maka hal itu juga sudah diatur di dalamnya dan yang menjadi prioritas dalam pengelolaannya adalah BUMN dan selebihnya dikelola BUMD.

Jika dilihat dari sisi BEI, dalam hal ini untuk kepentingan Pemerintah, maka pihaknya juga mendorong hal tersebut, bilamana Pemerintah bisa menyerap saham Freeport.

Menurut Aditya, hal itu sudah harus mulai dipersiapkan dari sekarang dengan membentuk lembaga daerah yang mempunyai kewenangan akan hal itu.

Dan yang paling penting sebenarnya Pemda harus menyiapkan dana yang dibutuhkan untuk bisa menyerap saham tersebut.

“Sampai saat ini kita belum mengetahui sejauh mana kapasitas Pemerinta daerah untuk bisa memiliki saham di Freeport dan juga yang kita dengar adanya permintaan untuk bisa dihibahkan,” beber Aditya.

Pasalnya, bila saham yang diminta oleh Pemda tersebut apabila dihibahkan, secara legal itu sangat susah.

“Maka mau tidak mau Pemda harus melalui mekanisme yang ada yaitu dengan membeli saham di BEI,” tegasnya.

Aditya juga mengakui pihaknya belum mengetahui secara pasti detail nilai investasi saham tersebut, akan tetapi bila dilihat dari evaluasi harganya cukup tinggi.

Karena dari info terakhir yang didapat , PT. FI menilai harga valuasi saham per lembarnya, dihitung dengan cadangan yang belum di eksplor, atau masih tersimpan dalam kandungan bumi.

“Hal itu juga yang sempat diberdebatkan, kerena kalau kita lihat Pemerintah cuma melihat nilai asset saja, akan tetapi nilai kandungan yang ada itu masih seutuhnya milik Indonesia. Hal ini yang sampai sekarang belum diketahui untuk valuasi harga sahamnya,” akuinya.

Lebih lanjut Aditya juga menyarankan, agar Pemda memakai dana abadi yang ada dan sudah dipersiapkan untuk bisa digunakan menyerap saham Freeport.

Walaupun ke depannya dirasa sumber dananya masih kurang, Pemda bisa menerbitkan obligasi.

“Obligasi itu, Pemda bisa melayangkan surat utang kepada publik, yang nantinya uang dari penjualan obligasi tersebut bisa dipakai untuk membeli saham di Freeport,” tandasnya.

Aditya juga mendorong bila melalui langkah ini, BEI juga sudah menyiapkan sarananya dan juga bisa menerbitkannya.

“Dan tetap melalui naungan BUMD, “ pangkasnya.

(Vian)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga