Papua Tolak Tes CPNS Online

Puluhan orang asal Pegunungan Tengah mendatangi kantor DPR Papua guna menyampaikan aspirasi penolakan tes CPNS secara online.
Share it:
Puluhan orang asal Pegunungan Tengah mendatangi kantor DPR Papua guna
menyampaikan aspirasi penolakan tes CPNS secara online
Jayapura, Dharapos.com
Puluhan orang asal Pegunungan Tengah mendatangi kantor DPR Papua guna menyampaikan aspirasi penolakan tes CPNS secara online.

Aksi ini berkaitan dengan hasil seleksi ribuan anak Papua saat mengikuti tes CPNS Tahun 2017 khususnya pada jalur Hukum dan HAM secara online yang hanya meloloskan dua orang.

Kedatangan mereka disambut baik oleh Ketua DPR Papua, Yunus Wonda yang didampingi salah satu anggota dari Komisi V.

“Aspirasi yang telah masuk ini kami dari pihak DPR Papua akan segera menyurati Presiden untuk menindaklanjutinya,” janjinya saat dikonfirmasi, Jumat (29/9).

Wonda menilai tes online sangat bagus, tetapi yang disesalkan bahwa dari sekian ribu anak-anak Papua yang mengikutinya hanya dua orang yang lolos.

“Pemerintah pusat harusnya mempunyai pandangan yang berbeda karena sistem jaringan yang ada di Papua berbeda dengan tempat lain sehingga pemberlakuan tes online saya rasa tidak tepat,” cetusnya.

Untuk itu, Wonda meminta Pempus untuk kembali mempertimbangkan penggunaan tes CPNS secara Online di Papua.

“Saya kira sebagai bagian dari upaya Pemerintah pusat memperhatikan anak-anak Papua maka sebaiknya gunakan dulu sistem manual untuk beberapa waktu ke depan. Karena untuk Kota Jayapura saja jaringan sering terganggu apa lagi di pegunungan,” pintanya.

Wonda juga mengingatkan terlambatnya akses internet di Papua perlu menjadi pertimbangan Pempus.

“Saya rasa sebagai daerah Otonomi khusus maka Papua harus dikhususkan,” tegasnya.

Di tempat yang sama, perwakilan pendemo Elianus Pahabol mengatakan secara tegas menolak tes CPNS secara online karena di belum layak diberlakukan di Papua ditambah akses jaringan yang belum maksimal.

“Kami dari pegunungan saja kalau mau mengikuti tes harus datang ke Jayapura setelah sampai ke Kota Jayapura kami juga harus antri di warnet untuk mengirim hasil tes kami,” bebernya.

Menurutnya, apabila Pempus masih tetap mempertahankan dengan tes Online.

“Anggap saja Pemerintah pusat secara tidak langsung mematikan orang Papua dan bukan membangun orang Papua,” kecamnya.

(Vian)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Papua

Masukan Komentar Anda:

0 comments: