Pemkot Gelar Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Barang – Jasa di Kampung

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.
Share it:
Wawali Ir. H. rustan Saru, MM mewakili Wali Kota Jayapura saat membuka Sosialisasi Tata Cara
Pengadaan Barang dan Jasa di Kampung bertempat di Hotel Grand Abe, Rabu (20/9)  
Jayapura, Dharapos.com 
Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

Dalam hal ini, meminimalisir penyalahgunaan kewenangan serta perbaikan hingga peningkatan pelayanan publik.

Pemkot hingga saat ini telah mengucurkan anggaran berkisar Rp 15 Miliar untuk membiayai pembangunan pada 10 kampung adat dan 4 kampung administratif di Kota Jayapura.

“Bahkan setiap tahunnya akan mengalami peningkatan dari sisi jumlah anggaran sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat,” ungkap Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM, yang di wakili Wakil Wali Kota Ir. H. Rustan Saru, MM, saat membuka Sosialisasi Peraturan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kampung yang ada di Kota Jayapura, bertempat di Hotel Grand Abe, Rabu (20/9).

Kegiatan ini merupakan kerja sama Pemkot melalui Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Wali Kota berharap dengan anggaran yang begitu besar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat di kampung-kampung.

Ia juga meminta agar dari setiap pengelolaan dana tersebut tidak melupakan  tanggung jawab membayar pajak.

Karena hal ini sering dilupakan oleh pengelolaan dana kampung sehingga akhirnya menjadi temuan tim pengelola kegiatan (TPK) terhadap pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa di kampung.

Wali Kota menegaskan bahwa Pemkot Jayapura melalui BPBJ telah bekerja sama dengan LKPP RI.

“Makanya saudara diingatkan untuk memperhatikan pengelolaan dana kampung ini dengan sebaik-baiknya dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola kegiatan pada masing-masing kampung,” tegasnya.

Untuk itu, ia berharap agar para peserta sosialisasi dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga mampu untuk memahaminya dan ketika kembali ke lingkungan kerjanya dapat menerapkan apa yang telah diterimanya.

“Semoga lewat kegiatan ini akan semakin membuka wawasan kita tentang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di kampung yang baik dan benar secara prosedur yang telah ditetapkan agar kita tidak terjerumus ke dalam kasus-kasus pengadaan barang dan jasa yang sedang marak di negeri ini khususnya dalam pengelolaan dana kampung,” pungkasnya.

Kepala BPBJ Kota Jayapura,  Matias B. Mano dalam laporannya mengatakan tujuan digelarnya sosialisasi ini ialah menyosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan pengadaan barang dan jasa pada kampung-kampung di lingkungan Pemkot setempat.

Hal ini merujuk pada peraturan pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan juga peraturan Kepala LKPP RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang dan jasa di desa dan perubahannya.

Kemudian, Peraturan Wali Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang dan jasa di kampung.

Dengan demikian dapat membangun kesepahaman antara aparat kepala kampung, TPK dan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di dalam mengelola dana kampung yang cukup besar yang sudah dikucurkan oleh Pemerintah kota kepada 14 kampung yang ada di Kota Jayapura.

“Dan pada akhirnya kita tidak mesti menjadi bagian dari mereka yang terlibat dalam kasus-kasus pengadaan barang dan jasa yang sedang marak terjadi di Indonesia,” tandasnya.

Untuk itu, Mano mengharapkan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang benar dan baik dan dapat disampaikan kepada masyarakat terkait yang mana belum diketahui tentang tata cara pengelolaan dana desa yang turun ke kampung.

Jumlah peserta sosialisasi sebanyak 70 orang, dengan target sasaran yaitu aparat pemerintah kampung yang terdiri dari kepala pemerintahan kampung, bendahara kampung juga ketua Bamuskam serta TPK dari 14 kampung.

Turut pula, para pendamping dana desa yang disiapkan oleh Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung (BPMK) Kota Jayapura.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments: