Pemkot Telah Kucurkan 13 M untuk Pembangunan JHH

Pekerjaan proyek pembangunan jembatan Hamadi - Holtekamp (JHH) hingga saat ini masih berlangsung.
Share it:
Progres pembangunan JHH
Jayapura.Dharapos.com
Pekerjaan proyek pembangunan jembatan Hamadi - Holtekamp (JHH) hingga saat ini masih berlangsung.

Dalam pengerjaan jembatan yang bakal menjadi ikon Papua dan Kota Jayapura ini, telah dibagi tanggung jawab kepada masing-masing pihak dalam hal ini Pemerintah Pusat, Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura.

Khusus Pemkot Jayapura sendiri, telah disepakati dan diberikan tanggung jawab untuk penyelesaian pekerjaan pendekat berupa pekerjaan jalan dari darat yakni jalan pantai Hamadi sampai ke bibir pantai dimana jembatan dibangun.

Terkait itu, Pemkot diberikan tanggung jawab untuk menyiapkan anggaran sebesar 200 miliar dan itu sudah dilakukan sejak 2015 hingga 2016 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Walau begitu, Pemerintah kota tidak bisa langsung memplooting  anggaran 200 miliar secara serentak, namun harus disesuaikan dengan fiskal daerah,“ ungkap Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Rasmus D. Siahaya, SH, MM, yang dikonfirmasi diruang kerjanya, Jumat (15/9).

Hingga saat ini, anggaran yang sudah dikucurkan untuk fisik pembangunan jalan sebesar 13 miliar.

Dirincikan Sekda pula, bukan pada pekerjaan jalan pendekat saja tapi juga biaya pembebasan lahan sebesar Rp 11 miliar turut menjadi tanggung jawab Pemkot.

“Dan kondisi ini sangat memberatkan Pemerintah kota,” akuinya.

Meski begitu, hingga saat ini Pemkot tetap bertanggung jawab untuk penyelesaian JHH.

Bahkan pada saat kegiatan Rapat Kerja Daerah PUPR Provinsi Papua, Pemkot sendiri melalui Kepala Dinas PUPR Kota telah menyampaikan persoalan beban fiskal.

Akhirnya, pihak PUPR Provinsi Papua merespons dan direncanakan pada 2018 mendatang, Pemprov nantinya akan mengintervensi guna penyelesaian pembangunan jembatan dengan bersedia menganggarkan dana Rp 100 miliar untuk penyelesaian pembangunan.

“Dengan demikian, sudah tidak ada hambatan dalam perampungan pekerjaan dimaksud,” tandasnya.
Kendati demikian, Wali Kota pun lanjut Sekda, meski dalam keadaan sulit dalam mengatur fiskal daerah menegaskan akan tetap bertanggung jawab terhadap apa yang telah menjadi komitmen bersama dengan Pemprov dan Pempus.

Karena dana tersebut baik dari Kota, Provinsi maupun pusat juga merupakan dana pemerintah, hanya saja dalam pembagian tanggung jawabnya, dikucurkan sesuai bagian-bagiannya.

Dan, Pemkot tetap konsisten untuk bertanggung jawab dalam membiayai sesuai dengan apa yang telah diputuskan.

“Namun jika dalam perjalanan, kami sebagai Pemerintah bawahan dan beban ibukota, kami sampaikan kepada provinsi dan provinsi ikut membantu karena itu merupakan pembangunan bersama,” tukasnya seraya menambahkan bahwa ibukota provinsi ada di Kota Jayapura dan Pemkot dalam hal ini menjalankan tugas pembangunan kota.

Sekda juga menambahkan bahwa masing-masing pihak sudah diberikan tanggung jawab.

Karena itu, pihaknya akan mengecek provinsi jika intervensi Rp 100 miliar yang sudah dianggarkan sebagai bantuan kepada Pemkot maka dijamin pada 2018, Pemkot akan completing dana sebesar 87 miliar untuk realisasi pekerjaan tersebut.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas PUPR Kota Jayapua, Novdi J. Rampi juga menjelaskan terkait tanggung jawab Pemkot dalam pembangunan JHH saat ini sudah berjalan.

Untuk tahap pertama dikerjakan bersamaan dengan penyelesaian masalah tanah dan dilanjutkan pembukaan trase ke arah jembatan dengan modal blasting.

“Ini tidak bisa dikerjakan secara manual namun jalan tersebut harus diblasting dan itu dilakukan selama dua tahun berturut-turut dan telah memakan anggaran kurang lebih Rp 13 miliar,” bebernya.

Upaya koordinasi, lanjut Kadis juga sudah dilakukan ke Pempus dan Pemprov Papua.

Bahkan koordinasi ini menurutnya, bukan saja dilakukan di tingkat provinsi namun juga dilakukan di tingkat pusat pada setiap even pertemuan pembiayaan dan DAK.

Kadis menambahkan, pada pertemuan di Nusa Tenggara Timur dimana ada pembahasan tentang harmonisasi program usulan kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia.

Dan kegiatan pembangunan JHH ini sudah diperjuangkan melalui DAK namun ditolak dengan alasan tersebut merupakan program strategi nasional dan merupakan tanggung jawab 3 Pemerintah.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga