Transfer Dana Perimbangan Picu Turunnya APBDP Kota Jayapura TA 2017

Berkurangnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kota Jayapura Tahun Anggaran (TA) 2017 lebih banyak dipicu dari adanya penurunan pada anggaran transfer dana perimbangan.
Share it:
Kepala BPKAD Kota Jayapura, DR. Adolf Z. Siahay, SE, M.Si, AK.CA  
Jayapura, Dharapos.com
Berkurangnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kota Jayapura Tahun Anggaran (TA) 2017 lebih banyak dipicu dari adanya penurunan pada anggaran transfer dana perimbangan.

Total anggaran belanja dalam struktur APBDP Kota Jayapura TA 2017 adalah sebesar Rp1.353.719.127.178 atau turun  dari APBD induk sebesar Rp1.405.418.440.337,-

Dalam APBD-P berkurang sebesar minus Rp51 Miliar dipicu dari penggunaan SILPA terkoreksi sebesar Rp 56 Miliar.

Kota Jayapura juga mengalami penurunan anggaran pada dana bagi hasil pajak sebesar Rp756 juta.

Kepala BPKAD setempat DR. Adolf Z. Siahay, SE, M.Si, AK.CA, yang dikonfirmasi Senin (25/9) merincikan pula dana DAU pun turut mengalami penurunan  sebesar Rp9 Miliar.

“Begitu pula dana bagi hasil sumber daya alam dari bidang pertambangan juga turun Rp4 miliar lebih,” urainya.

Kondisi yang sama juga terjadi pada dana sertifikasi guru yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik turun sebesar Rp1,5 Miliar.

Siahay mengungkapkan dengan adanya penurunan seperti ini maka, Pemkot diperhadapkan dengan waktu APBD induk pada 2016 lalu di mana pihaknya telah menganggarkan penggunaan SILPA sebesar Rp150 Miliar.

“Tapi yang direalisasikan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2016 hanya sebesar Rp93 Miliar sehingga  terjadi selisih penurunan SILPA sebesar Rp56 Milyar,” bebernya.

Untuk itu, terkait perubahan-perubahan seperti ini mengharuskan pihaknya untuk melakukan penyesuaian melalui penyusunan APBDP saat ini.

“Dengan demikian anggaran defisit selalu ditutup dengan penerimaan pembiayaan yaitu dengan penggunaan SILPA di tahun sebelumnya,” tandas Siahay.

Ia menambahkan, yang sangat prioritas untuk dianggarkan di APBD perubahan yaitu membayarkan program tahun lalu yang tidak sempat dibayarkan dan baru diluncurkan di tahun ini.

Selain itu juga, ada izin-izin prinsip yang perlu dilakukan khususnya yang berkaitan dengan adanya kekurangan-kekurangan penganggaran di anggaran induk sehingga pengurangan itu yang diusulkan.

“Dan pengusulan yang baru yaitu anggaran untuk penanggulangan penanganan banjir. Dan sisanya untuk kekurangan-kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura,” tukas Siahay.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments: