Wali Kota Apresiasi Kritik dan Koreksi Banggar Dewan Terkait APBDP 2017

Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM atas nama Pemerintah Kota menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas beberapa kritik dan koreksi dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD tentang materi Raperda APBD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2017.
Share it:
Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM saat menyampaikan tanggapan dan penjelasan atas laporan dan
pendapat Banggar Dewan terhadap materi Raperda APBD Perubahan Kota Jayapura TA 2017
Jayapura, Dharapos.com 
Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM atas nama Pemerintah Kota menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih  atas beberapa kritik dan koreksi dari Badan Anggaran (Banggar)  DPRD tentang materi Raperda APBD Perubahan Kota Jayapura Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal ini berkaitan dengan dukungan Banggar Dewan terhadap perubahan APBD TA 2017 pada beberapa estimasi terkait pendapatan daerah, belanja daerah dan koreksi estimasi penggunaan SILPA Tahun 2016 berdasarkan laporan realisasi anggaran TA 2016 yang telah diaudit BPK RI.

“Eksekutif sepakat dengan Banggar Dewan terkait ajakan untuk mengambil hikmah positif atas kondisi perubahan pendapatan dana transfer dari Pemerintah pusat dan usulan mengambil langkah positif terkait upaya terobosan peningkatan PAD,” demikian tanggapan dan penjelasan Wali Kota, Selasa (26/9/2017) yang di sampaikan atas laporan dan pendapat Banggar DPRD Kota Jayapura pada Senin (25/8) kemarin.

Lanjutnya, pada sidang Paripurna Pembahasan Raperda tentang penetapan  APBDP Kota Jayapura TA 2017, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura, Mathelda Yakadewa turut diungkapkan hasil kajian ulang  terhadap sumber-sumber PAD yang tidak memberikan kontribusi menggembirakan.

Diantaranya, retribusi pasar, terminal, wisata pantai, parkir maupun bagi hasil dari PDAM dan sewa rumah serta sumber-sumber lain.

“Hal ini akan menjadi perhatian untuk dilakukan analisa dan pemecahan masalah atas peningkatan PAD,” urai Wali Kota.

Selain itu, ajakan Banggar Dewan untuk melakukan penghematan dalam pengelolaan belanja daerah berdasarkan skala prioritas dan urgensitas adalah merupakan standar operasional prosedur penyusunan APBD yang selama ini dilaksanakan oleh pihak eksekutif.

Hal ini dilihat dari ketersediaan waktu Musrenbang yang dilakukan eksekutif dengan waktu reses yang dilakukan Dewan.

“Termasuk waktu pembahasan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) oleh Banggar dan TPAD tentu akan menjadi perhatian bersama,” sambungnya.

Eksekutif sependapat dengan Banggar Dewan terkait struktur APBDP TA 2017 sebagaimana telah disampaikan dalam pengantar nota keuangan APBD perubahan TA 2017.

Ditambahkan, Perda Kota Jayapura telah ditetapkan terkait tentang hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan anggota DPRD setempat.

Sehingga, dalam perubahan APBD TA 2017 dapat diwujudkan yakni penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD tidak mengalami perubahan.

Yaitu, uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan , alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya yang terafektasi dalam belanja tidak langsung pada anggaran belanja Sekretariat Dewan.

Sedangkan tunjangan komunikasi, intensif tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD yang mengalami perubahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah hanya dapat diakomodir dalam perubahan APBD Tahun 2017

“Yaitu tunjangan komunikasi, intensif tunjangan reses dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan anggota DPRD dengan tetap menggunakan anggaran pada induk APBD dan akan dianggarkan secara lebih terukur pada APBD TA 2018,” tukasnya.

Sidang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Jayapura, Mathelda Yakadewa yang didampingi Wakil Ketua II Timbul Sipahutar.

Turut hadir, Wakil Wali Kota Ir. H. Rustan Saru, MM yang didampingi para pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Pemkot Jayapura

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments: