BI Jangkau Pastikan Rupiah Ada di Seluruh NKRI

Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam Sistem Pembayaran-Pengelolaan Uang Rupiah memiliki peran yang sangat besar dalam memfasilitasi penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.
Share it:
 BI Perwakilan Papua saat menggelar High Level Meeting kewajiban pengunaan
Rupiah di perbatasan RI-PNG (Skouw), Jumat (13/10)
Jayapura, Dharapos.com
Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam Sistem Pembayaran-Pengelolaan Uang Rupiah memiliki peran yang sangat besar dalam memfasilitasi penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

“Juga memastikan Rupiah ada di seluruh wilayah NKRI melalui BI Jangkau,” ungkap Kepala BI perwakilan Papua Joko Supratikto pada acara High Level Meeting kewajiban pengunaan Rupiah di perbatasan RI-PNG (Skouw), Jumat (13/10).

Dijelaskannya, BI Jangkau adalah perluasan jalur distribusi uang dan layanan kas BI melalui optimalisasi jaringan Perbankan, Pegadaian, dan/atau Pihak Lain.

Sedangkan tujuan utama adalah untuk mempercepat distribusi Uang Layak Edar (ULE) ke masyarakat dan mempercepat penyerapan Uang Tidak Layak Edar (UTLE).

“Sasaran utama dari kegiatan BI Jangkau adalah di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Terpencil),” rinci Supratikto.

Lebih lanjut dirincikan, sejak Agustus 2017, Pilot project BI Jangkau telah dilakukan di 8 Provinsi yaitu Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Papua.

Dan salah satu bagian dari BI Jangkau adalah pembukaan layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Kegiatan Penukaran Valuta Asing di 5 (lima) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah diresmikan oleh Presiden RI yaitu Mota’ain (NTT), Entikong, Badau, Aruk (Kalbar) dan Skouw (Papua).

Selanjutnya layanan yang disediakan oleh Bank BUMN ini juga akan disediakan di PLBN Motamasin dan Wini.

Dijelaskan pula, BI memandang pentingnya transaksi menggunakan Rupiah dengan melihat beberapa dimensi.

Pertama, Dimensi Hukum, UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011 telah mengatur kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI, kemudian juga diatur dalam PBI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban
Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI dalam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan di Wilayah NKRI, baik yang bersifat tunai maupun non tunai

Kemudian yang kedua adalah Dimensi Kebangsaan agar Rupiah dapat menjadi “tuan rumah” di negeri sendiri. Ketiga, Dimensi Ekonomi/Bisnis.

“Dengan kehadiran Deputi Gubernur BI, Sugeng, di PLBN Skouw, BI ingin memastikan penggunaan Rupiah untuk bertransaksi di wilayah perbatasan atau di titik terdepan negeri, sehingga Rupiah selalu menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tukasnya.

(Vian)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Ekonomi

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga