Komisi III DPRP Gelar Raker bersama BPD Papua Bahas Kredit Macet

Komisi III DPR Papua menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Bank Pembangunan Daerah (BPD) guna membahas dan memastikan sejauh mana langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kredit macet sebesar Rp 2,1 Miliar.
Share it:
Komisi III DPRP dan Pimpinan BPD Papua saat melakukan foto bersama usai raker
Jayapura, Dharapos.com
Komisi III DPR Papua menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Bank Pembangunan Daerah (BPD) guna membahas dan memastikan sejauh mana langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kredit macet sebesar Rp 2,1 Miliar.

Raker yang berlangsung Senin (9/10) bertempat di ruang Badan Anggaran tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly, SE, MM.

“Rapat kerja hari ini bertujuan untuk memastikan langkah-langkah apa saja yang sudah ditempuh Bank Pembangunan Daerah Papua terutama dalam mengatasi kredit macet,” ungkapnya saat dikonfirmasi seusai memimpin rapat.

Dalam rapat tadi, lanjut Carolus, DPR Papua menyambut baik terhadap adanya keterbukaan dari manajemen BPD untuk memaparkan data secara lengkap dan terperinci.

“Yang tadinya kami dari Komisi III tidak mengetahui data-data kredit macet ini, sehingga ke depannya kami dari Dewan akan ikut mengawasi jalanya proses penagihan kredit macet,” sambungnya.

Untuk masalah penagihan kredit macet itu sendiri, Carolus memastikan dari pemaparan tadi sudah terlihat bahwa langkah pengembalian dana kredit macet sudah mulai berjalan namun belum seluruhnya tertangani dengan baik.

“Oleh karena itu, kami dari Komisi III dan semua pihak terus mendorong dan mendukung BPD agar tidak lengah dan patah semangat dalam bekerja demi perbaikan Bank Papua,” dorongnya.

Carolus pun menegaskan, Bank Papua adalah milik semua baik di Papua dan Papua Barat, baik Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kita semua pemegang saham di Bank Papua sehingga kalau ada masalah tentunya menjadi
keprihatinan kita namun di balik keprihatinan itu harusnya menumbuhkan semangat untuk bagaimana bersama-sama mengatasi masalah tersebut,” tandasnya.

Ke depannya, Dewan ingin Bank Papua ini sehat sehingga pihaknya meminta BPD kembali kepada  roh dan marwa yang sebenarnya.

Dalam hal ini, pada aspek penyaluran kredit harus utamakan pembiayaan pekerjaan debitur yang ada di tanah Papua dan Papua Barat, dan bukan di luar Papua.

“Kami juga meminta kepada pihak BPD dengan pengalaman pahit ini agar  lebih memperhatikan pengusaha asli orang Papua yang benar-benar memenuhi syarat dan layak mendapatkan kredit dalam rangka pembiayaan kerja mereka,” imbuhnya.

Tetapi sebaliknya pengusaha asli Papua juga harus benar-benar yang kompoten dan bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya.

“Dan juga mengembalikan modal dari uang yang dipinjam dari BPD,” pungkas Carolus.

(Vian)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga