Kota Jayapura Bakal Miliki Puskesmas Perbatasan

Pemerintah Kota Jayapura bakal memiliki Puskesmas perbatasan.
Share it:
Gedung Puskesmas Skouw, yang terletak di Distrik Muara Tami, kawasan perbatasan RI - PNG
Jayapura, Dharapos.com
Pemerintah Kota Jayapura bakal memiliki Puskesmas perbatasan.

Puskesmas Skouw, yang berada di Distrik Muara Tami, kawasan perbatasan RI – PNG akan didorong untuk memenuhi hal itu.

Wali Wali Kota Ir. H. Rustan Saru, MM mengakui jika langkah tersebut merupakan instruksi Menteri Kesehatan RI termasuk Dirjen agar Puskesmas Skouw diberikan Surat Keputusan (SK) sebagai tindaklanjuti rencana dimaksud.

Hal itu tersebut perlu dilakukan agar Pemerintah pusat melalui Kementrian Kesehatan RI bisa mengucurkan anggaran untuk membantu pengembangan Puskesmas Skouw dan operasionalnya.

“Ini sudah harapan kita semua,“ tandasnya saat meninjau Puskesmmas Skouw, Sabtu (7/10).

Diakui Wawali ada persoalan di kota terkait dengan dana dari Pempus , yang berkaitan dengan pembangunan rumah sakit tipe C Koya Timur dan Koya Barat.

Pasalnya, untuk Koya Barat tidak terserap dan dana tersebut diperbolehkan untuk diberikan ke
Puskesmas perbatasan.

“Namun karena belum ada SK, sehingga dana tersebut tidak bisa dialihkan,”akuinya.

Untuk itu, menjadi harapan semua agar Dinas Kesehatan setempat berkoordinasi dengan Wali Kota untuk secepatnya membuatkan SK penetapan sebagai Puskesmas perbatasan sehingga operasional dan biaya pembangunan ditangani langsung dari Pempus.

Lebih lanjut, Wawali menegaskan Puskesmas jika sudah standar nasional maka harus ada dokter, perawat dan bidan spesial sehingga berkaitan dengan itu, Pemkot juga harus segera memenuhinya.

Wawali Ir. H. Rustan Saru, MM saat menyalami Kepala Puskesmas Skouw
Berkaitan dengan itu, Kementrian Kesehatan RI diminta untuk menambah dokter di Puskesmas Skouw yang tak menutup kemungkinan juga bisa menjadi rujukan sehingga mengembangkan pelayanan yang optimal.

Direncanakan, SK tersebut bakal dikeluarkan dalam waktu dekat.

“Kita juga nanti melihat apakah penetapan SK ini harus melalui Paripurna DPRD ataukah tidak? Jika hanya melalui SK Wali Kota saja maka tentu akan segera dilakukan. Namun jika harus melalui Dewan maka tentu harus ada Peraturan daerah agar tidak menyalahi aturan yang berlaku,” sambungnya.

Wawali juga pada kesempatan tersebut mengapresiasi kinerja Puskesmas Skouw yang pelayanannya terbuka selama 24 jam.

“Pemerintah kota memberikan apresiasi kepada Kepala Puskesmas Skouw dan seluruh tenaga medis karena telah melakukan tugas dengan baik,” ucapnya.

Meski diakui Wawali, ada beberapa persoalan yang muncul seperti rehabilitasi gedung yang belum sempurna dan juga pemasangan kanopi di depan serta keluhan dari pasien atas pelayanan.

Terkait keluhan pasien, kader PAN Papua ini menyarankan Kepala Puskesmas untuk menemui pasien bersangkutan dan memberikan penjelasan secara baik.

“Karena mungkin pasien tersebut belum memahami prosedur pemberian obat dan cara penggunaan. Saya khawatir jangan sampai mereka belum memahami sehingga timbul salah paham yang kemudian berdampak meluas,” bebernya.

Apalagi, pengaduan dari masyarakat tersebut sudah sampai ke telinga Wali Kota.

“Dan masalah ini bisa dituntaskan artinya hanya perlu penjelasan dari Kepala Puskesmas terkait cara penggunaan obat dan berapa lama baru ada reaksi. Karena jika tidak di berikan penjelasan maka akan berdampak pada kinerja Puskesmas,” tukasnya.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments: