Legislator Papua Apresiasi Kebijakan Pempus Soal Jatah Saham Freeport

Pasca kesepakatan divestasi saham sebesar 51 persen dari PT Freeport Indonesia pada Agustus 2017 lalu, Pemerintah pusat akhirnya sepakat untuk membagi porsi saham itu sebesar 10 persen kepada masyarakat Papua.
Share it:
Areal tambang PT Freeport Indonesia, Tembagapura, Papua 
Jayapura, Dharapos.com
Pasca kesepakatan divestasi saham sebesar 51 persen dari  PT Freeport Indonesia pada Agustus 2017 lalu, Pemerintah pusat akhirnya sepakat untuk membagi porsi saham itu sebesar 10 persen kepada masyarakat Papua.

Saham itu akan menjadi hak pemerintah Provinsi Papua dengan sejumlah kabupaten di wilayah tambang emas seperti Mimika dan Puncak.

“Terhadap kesepakatan porsi 10 persen untuk Pemerintah Provinsi Papua tentu kami anggota Dewan menyambut baik akan hal ini. Tinggal sekarang bagaimana perinciannya,” cetus Ketua Komisi III DPR Papua Carolus Bolly, SE, MM yang dikonfirmasi, Selasa (10/10).

Ke depan, pihaknya bakal meminta kepada Gubernur agar DPR Papua dilibatkan langsung dalam proses merincikan keikutsertaan sebagai bagian dari divestasi ini.

“Kami minta agar DPRP, tokoh masyarakat dan adat  yang ada di Provinsi Papua di ajak diskusi bersama untuk mengonkretkan posisi keikutsertaan kita terhadap porsi 10 persen ini,” tukasnya.

Presiden RI, Joko Widodo melalui Menteri ESDM Iganasius Jonan akhirnya sepakat untuk membagi porsi saham PT Freeport Indonesia sebanyak 10 persen kepada masyarakat Papua.

Hal itu terungkap dalam pertemuan yang dilakukan oleh Jonan bersama Gubernur Papua Lukas Enembe, Sabtu (7/10).

Hadir pula sejumlah pejabat di antaranya adalah Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dan Bupati Puncak Jaya Willem Wandik.

“Pemerintah Provinsi Papua satu bahasa dengan Pemerintah Pusat,” kata Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi M. Djurait.

Disinggung juga bahwa Papua akan mendapat porsi 10 persen saham, dibagi dengan Kabupaten Puncak Jaya dan Mimika, serta masyarakat adat.

Hadi, mengutip Gubernur Papua Lukas Enembe, menyatakan sejak Kontrak Karya I hingga Kontrak Karya II akan selesai, provinsi itu belum mendapatkan porsi saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

Baru di bawah kepemimpinan Jokowi, katanya, masyarakat Papua mendapatkan haknya.

(Vian)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments: