Lowongan CPNS Formasi Umum 2014 Kembali Dibuka

Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali membijaki dalam memberikan kesempatan kepada Provinsi Papua, Papua Barat dan Kalimantan Utara untuk melakukan penerimaan CPNS terhadap formasi umum tahun 2014 yang belum sempat dilaksanakan.
Share it:
Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kota Jayapura, DR. Robert J. Betaubun, M.Pd
Jayapura, Dharapos.com 
Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali membijaki dalam memberikan kesempatan kepada Provinsi Papua, Papua Barat dan Kalimantan Utara untuk melakukan penerimaan CPNS terhadap formasi umum  tahun 2014 yang belum sempat dilaksanakan.

“Formasi CPNS 2014 harus direalisasikan sesuai dengan kebijakan Menpan RB yakni formasi umum yang pada tahun itu belum dilakukan seleksi dimana saat itu Bapak Gubernur Papua menyurati Menpan-RB untuk penerimaan di Papua tidak boleh menggunakan sistem CAT,” demikian penjelasan
Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kota Jayapura, DR. Robert J. Betaubun, M.Pd, yang ditemui di kantor Wali Kota setempat, Senin (9/10).

Hal tersebut kemudian disepakati melalui rapat di Kemenpan RB pada 7 Juli lalu, terkait  formasi tahun 2014 yang waktu itu belum dilakukan seleksi.

“Untuk kita masih menunggu petunjuk resmi karena permintaan dari Menpan RB, semua kabupaten/kota harus mengajukan formasi sesuai dengan kuota yang diberikan pada tahun 2014,” lanjutnya.

Setelah mengajukan formasi barulah akan dirapatkan kapan pelaksanaannya.

Padahal menurut Betaubun, seharusnya pelaksanaan itu September lalu tapi kabupaten/kota se Provinsi Papua ,belum semua memasukkan formasinya sehingga pihaknya sementara menunggu.

“Itu pun masih ada permasalahan-permasalahan dan kita masih meminta pertimbangan khususnya Papua, dimana keharusan dari Menpan RB adalah sistem pendaftaran secara online dan sistem CAT atau ujian berbasis komputer,” urainya.

Pihaknya kata Betaubun telah memberikan masukan kepada Menpan RB bawa Papua harus mendapat semacam kebijakan khusus misalnya pendaftarannya berbasis offline, atau ada kebijakan lain lagi yaitu seleksinya bukan melalui lembaran kerja komputer.

“Saat pertemuan itu kita minta tim seleksi di Papua tidak memakai passing grade tapi sistem ranking.
Karena kalau melakukan passing grade ,maka batas ambang atas dan bawah itu sulit bagi kita untuk mencapainya,” tandasnya.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments: