Ombudsman Papua Diharapkan jadi Mitra Majukan Kota Jayapura

Kehadiran Ombudsman Republik Indonesia (RI) menjadi jembatan antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik di daerah.
Share it:
Wali Kota saat menandatangani spanduk “Komitmen Bersama dalam Mengawal Pelayanan Publik”
Jayapura, Dharapos.com
Kehadiran Ombudsman Republik Indonesia (RI) menjadi jembatan antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik di daerah.

Dalam hal ini, menerima penyampaian berbagai keluhan yang dirasakan masyarakat terkait dengan kinerja pelayanan publik.

“Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua dapat menjadi mitra dengan memberikan masukan dan kritik yang membangun dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sehingga mampu menambah khasanah berpikir demi kemajuan Kota Jayapura ke depan,” demikian disampaikan Wali Kota, DR. Benhur Tomi Mano, MM, saat membuka pelatihan bagi partisipasi masyarakat dalam mengawal pelayanan publik di Kota Jayapura, Rabu (11/10).

Kegiatan tersebut berlangsung  di Grand Abe Hotel dan di bukan secara resmi oleh Wali Kota di dampingi pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua, Sabar Olif Iwanggin yang di tandai dengan penabuhan tifa dan penyematan tanda peserta.

Turut pula dilakukan penandatanganan spanduk “Komitmen Bersama dalam Mengawal Pelayanan Publik” oleh Wali Kota Jayapura.

Wali Kota saat menyampaikan sambutan pembukaan
Lanjutnya, pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Langkah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien serta efektif.

“Yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan keadilan serta kepastian hukum bagi warga di Kota Jayapura,” lanjut Wali Kota.

Jelasnya, fokus kajian UU Nomor. 27 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI sebagai pengawas layanan publik dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik , sangat tepat dan strategis untuk dilakukan agar birokrasi dapat memahami benar tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Yang pada akhirnya dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sekaligus memberikan kontrol sosial yang konstruktif terhadap sikap dan tindakan serta kinerja penyelenggara negara yang memberikan pelayanan yang buruk kepada masyarakat,” beber Wali Kota.

Ia pun berharap agar kegiatan ini dapat memberikan pemahaman terkait kedudukan fungsi dan pemahaman Ombudsman dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Jayapura.

Foto bersama
“Pelatihan ini dapat membantu kami dalam pelayanan publik yang ada di Kota Jayapura, dengan terus diawasi BPK, BPKP dan juga Ombudsman dalam mengawasi jalannya pelayanan publik agar tidak ada pungutan-pungutan dan Pemerintah kota akan cepat mengambil langkah untuk mengatasi hal-hal tersebut terkait laporan masyarakat atas pelayanan publik,” tukasnya.

Sabar Olif Iwanggin kepala perwakilan Ombudsmand RI perwakilan Papua juga mengatakan, UU nomor 25 tahun 2009 mengatur tentang pelayanan publik.

“Dimana masyarakat sebagai pengawas internal pelayanan publik artinya selain DPR dan Ombudsman Republik Indonesia, tentu masyarakat juga mempunyai peran sebagai pengawas eksternal,” urainya.

Masyarakat sambung Iwanggin, merupakan agen sebagai penerima layanan dan berhadapan langsung dengan pemberi layanan yaitu pengguna APBD dan APBN, baik di pusat maupun di daerah.

“Pelatihan ini juga dalam rangka memberitahukan kepada masyarakat banyak karena tugas mereka sebagai pengawas eksternal dalam rangka pemerintahan yang bersih dan baik. Dalam hal ini, bertujuan menciptakan partisipasi masyarakat, sebagai agen Ombudsman dan agen masyarakat yang peduli terhadap pelayanan publik,” tukasnya.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments: