Pemilik Bangunan Liar di Kota Jayapura Bakal Diperiksa PPNS

Pelanggaran terhadap aturan membangun di Kota Jayapura terindikasi masih terus terjadi.
Share it:
Wawali Ir. H. Rustan Saru, MM saat memimpin pertemuan didampingi Kasatpol PP Kota, Luther Parung 
Jayapura, Dharapos.com 
Pelanggaran terhadap aturan membangun di Kota Jayapura terindikasi masih terus terjadi.

Mulai dari tidak memiliki IMB hingga pembangunan pada tempat yang tidak semestinya seperti di atas daerah resapan air, bahkan lereng gunung.

Guna menyikapi itu, Wakil Wali Kota Ir. H. Rustan Saru, MM telah menggelar pertemuan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jayapura, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Jayapura Bappeda, Dinas PU, DLH dan Kepolisian setempat.

Wawali yang ditemui usai pertemuan, mengakui sudah sekian banyak persoalan yang berkaitan dengan indikasi pelanggaran aturan membangun.

“Makanya, kita meminta PPNS untuk melakukan tindakan dengan memanggil para pemilik bangunan liar yang tidak memiliki IMB untuk diperiksa,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Selasa (3/10).

Ditegaskan Wawali, jika belum ada izin membangun maka nantinya akan ditertibkan melalui proses persidangan oleh penyidik PPNS.

“Mereka satu persatu akan dipanggil untuk dimintai penjelasan sesuai laporan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura,” tegasnya seraya menambahkan keterlibatan Dinas PU, Bappeda bahkan BLH dan Perizinan untuk melakukan penyelidikan.

Diakui Wawali, Satpol PP sudah melakukan teguran berulang kali bersama dengan petugas Tata Ruang dan juga Bappeda namun ternyata tidak digubris oleh para pemilik bangunan.

“Karena itu, perlu diambil tindakan ke tingkat penyidikan sehingga kita lapor ke penyidik PPNS bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan pemeriksaan,” sambungnya.

Wawali juga mengakui selama dirinya mendampingi Wali Kota, masalah ini baru pertama kali
ditanganinya.

“Kota Jayapura kita tidak boleh berdiam diri terhadap pembangunan oleh masyarakat yang dinilai liar dan jika kita tidak melakukan gerakan maka kota ini semakin hari tidak tertata rapi,” cetusnya.

Wawali juga meminta semua aparat terkait mulai dari RT/RW, Kelurahan, Distrik hingga pimpinan OPD terkait ketika melihat masyarakat yang membangun dan sudah melanggar maka segera dilaporkan.

Lanjutnya, pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Wawali adalah untuk membahas beberapa persoalan yang berkaitan dengan adanya pelanggaran tata bangunan di lingkungan wilayah Pemkot Jayapura.

Wawali  juga mengakui  saat ini PPNS belum bekerja maksimal karena tidak ada tindakan yang dilakukan seperti gelar perkara terkait dengan pelanggaran yang lakukan di lapangan.

Kader PAN Papua ini meminta apabila Satpol PP menemukan adanya indikasi pelanggaran di lapangan baik terhadap Perda maupun Peraturan atau SK Wali Kota maka harus ditegur.

“Kalau tidak bisa diatasi lagi langsung dilaporkan ke PPNS yang juga punya target penanganan perkara dan kemampuan kita diuji dalam memutuskan suatu perkara pelanggaran Peraturan daerah,” tandasnya.

Wawali juga menyoroti pembangunan di sekitar SMA Negeri 4 Kota Jayapura dimana hampir seluruhnya tidak mengantongi IMB.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments: