Wali Kota Akui Bakal Ada Pemotongan Dana Otsus Pendidikan 30 Persen

Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM mengakui dengan penyerahan SMA dan SMK sederajat ke Pemerintah Provinsi Papua, bakal berdampak pada pengurangan dana Otsus di bidang pendidikan sebesar 30 persen.
Share it:
Wali Kota Jayapura DR. Benhur Tomi Mano, MM
Jayapura, Dharapos.com
Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM mengakui dengan penyerahan SMA dan SMK sederajat ke Pemerintah Provinsi Papua, bakal berdampak pada pengurangan dana Otsus  di bidang pendidikan sebesar 30 persen.

Ia pun tak membantah jika dampak dari penyerahan pengelolaan SMA dan SMK sederajat ke Provinsi Papua berujung pada pemotongan tersebut.

Meski demikian, pihaknya tetap memohon kepada Gubernur Papua agar dana Otsus 30 persen tersebut tidak ditarik ke provinsi seluruhnya.

“Kalau bisa hanya 15 persen yang ditarik karena Pemerintah Kota Jayapura masih sangat membutuhkan dana-dana tersebut untuk menangani pengelolaan SD, SMP sederajat serta TK dan PAUD,” imbuh Wali Kota, saat dikonfirmasi, Sabtu (21/10).

Pasalnya, menurut orang nomor satu di negeri berjuluk Port Numbay ini, jika dana otsus 30 persen ditarik ke Pemprov Papua, maka Pemkot Jayapura bakal mengalami kekurangan dana untuk pengelolaan pendidikan di wilayah tersebut.

Lanjutnya, penyerahan SMA/SMK sederajat kepada pihak Pemprov telah dilakukan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Bersamaan dengan itu pula, Pemkot Jayapura telah turut menyerahkan personil, pendanaan, sarana- prasarana dan berbagai dokumen.

Dirincikan, SMA/SMK yang telah diserahkan sebanyak 27 SMA, 17 SMK dan 780 tenaga pendidik serta kependidikan pada 19 Oktober  lalu kepada Gubernur Papua.

“Penyerahan personil, sarana dan prasarana, pendanaan dan dokumen tentu akan menjadi beban kepada Pemerintah provinsi karena bakal bertambah jumlah pegawai yang cukup besar,” akuinya.

Untuk itu, pria yang akrab disapa BTM ini menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura memproses data personil dan diserahkan secara lengkap.

“Jangan sampai ada nama-nama yang belum tercover dengan baik karena berkaitan dengan hak dari para guru di provinsi,” tegasnya.

Sesuai aturan, BTM juga menyarankan kepada Pemprov untuk membentuk UPTD di masing-masing kabupaten agar pelayanan lebih dekat.

“Karena kalau untuk Kota Jayapura tidak menjadi masalah karena sangat dekat dengan Pemerintah provinsi tapi bagaimana dengan di daerah pedalaman. Hal ini dilakukan demi menjaga kualitas dan mutu pendidikan di Papua yang sudah berjalan dengan baik,” tandasnya.

BTM juga mengingatkan pihak Disdik setempat dalam waktu 2 bulan ke depan, guna melakukan pelaporan administrasi keuangan secara lengkap serta tidak ada lagi pengeluaran kepada SMA dan SMK.

“Karena dua bulan terakhir ini kita akan melakukan pendataan aset secara baik dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi keuangan,” dorongnya.

Mantan Kadispenda Kota Jayapura ini juga meminta kepada SMA/SMK sederajat bahwa penyerahan
DIPA Perubahan agar dapat dilaksanakan dengan baik serta dibuatkan pelaporannya karena ini merupakan dana terakhir.

“2018, Pemerintah kota tidak lagi mengalokasikan dana bagi seluruh SMA dan SMK yang ada di wilayah kota Jayapura,” tukasnya.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga