Wali Kota Akui Kebersihan di Kota Jayapura Tak Terurus Secara Baik

Wali Kota Jayapura DR. Benhur Tomi Mano, MM mengakui sejak digabungkannya Dinas Kebersihan dengan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kondisi kebersihan kota sudah tidak terus dengan baik.
Share it:
Ilustrasi sampah yang tak terangkut 
Jayapura, Dharapos.com 
Wali Kota Jayapura DR. Benhur Tomi Mano, MM mengakui sejak digabungkannya Dinas Kebersihan dengan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kondisi  kebersihan kota sudah tidak terus dengan baik.

“Hampir setiap hari warga kota menelepon dan SMS saya sembari mengeluh tentang kebersihan Kota Jayapura,“ akuinya, Jumat (6/10).

Pasalnya, sejak penggabungan tersebut, maka tentu beban kerja sangat besar dan Dinas PUPR hanya fokus kepada infrastruktur sementara yang berkaitan dengan kebersihan dan keindahan kota tidak menjadi prioritas.

“Sebenarnya Jika kepala Dinas PUPR cerdas, yang bersangkutan bisa memberikan kepercayaan kepada Sekretaris Dinas dalam  menanganinya maka sudah barang tentu kebersihan kota ini akan terus terjaga, seperti 5 tahun pertama kepemimpinan saya,” beber Wali Kota.

Namun, akibat tak adanya pembagian tugas, maka kondisi kebersihan kota semakin semrawut dengan sampah-sampah, karena tidak terangkut bahkan juga ada wilayah-wilayah yang tidak bisa terangkut sampahnya.

Wali Kota juga mengakui petugas kebersihan Pemkot Jayapura berjumlah kurang lebih 500 tenaga, dan sangat banyak namun kurang adanya pemantauan dan pengawasan di lapangan oleh dinas terkait.

“Saya tidak mau sampah-sampah di wilayah kota baru diangkut pada jam 08.00 WIB dan masih ada orang yang sapu pada jam tersebut. Pokoknya, pukul 05.00 WIT seluruh wilayah kota sudah harus bersih,” tegasnya.

Untuk 2018, orang nomor satu di ibukota Provinsi Papua ini memastikan akan lebih selektif lagi.

“Nantinya kita tidak akan membayar petugas kebersihan begitu saja, namun kita harus mengecek para petugas di lapangan, baru bisa dilakukan pembayaran. Karena jika tidak, maka buntutnya adalah pemutusan kerja dengan petugas kebersihan tersebut,” ancamnya.

Wali Kota juga menegaskan untuk jumlah petugas kebersihan di seluruh Kota Jayapura sudah cukup untuk menangani kebersihan namun yang perlu dikaji ulang yaitu Peraturan Pemerintah Kota Nomor 18 tentang Perangkat OPD.

“Saya ingin Dinas Kebersihan harus terpisah dari Dinas Pekerjaan Umum dan harus berdiri sendiri, begitu juga dengan beberapa bagian yang akan dihapuskan atau dilakukan penggabungan,” tandasnya.

Wali Kota juga pada kesempatan tersebut menyoroti soal kebersihan laut.

Padahal, untuk mendukung itu pria yang akrab disapa BTM ini telah menyerahkan kapal dengan jaring di beberapa kampung untuk melakukan pembersihan di laut namun kenyataannya hingga hari ini tidak digunakan secara optimal.

Mengatasinya, BTM langsung memerintahkan Bagian Ortal untuk segera mengkaji secara cepat agar saat dilakukan pelantikan OPD, sudah ada pemisahan.

“Karena rakyat Kota Jayapura selalu mengeluh kenapa sampah yang ada baru diangkat pada pukul 08.00 WIT bahkan hingga pukul 10.00 sementara seharusnya pukul 05.00 pagi WIB semua sudah harus bersih,” tukasnya.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments: