8 Fraksi di DPRD Kota Jayapura Setujui Penetapan 13 Raperda

Sebanyak 8 fraksi di DPRD Kota Jayapura menyetujui dan menerima penetapan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Tahun 2018 - 2022 dan Raperda Non APBD Tahun 2017.
Share it:
Wakil Ketua DPRD Timbul Sipahutar, SH saat menyampaikan Peraturan Daerah Kota Jayapura
yang baru saja disahkan kepada Wakil Wali Kota Ir. H. Rustan Saru, MM
Jayapura, Dharapos.com
Sebanyak 8 fraksi di DPRD Kota Jayapura menyetujui dan menerima penetapan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Tahun 2018 - 2022 dan Raperda Non APBD Tahun 2017.


Ke 8 fraksi yang menerima dan menyetujui kedua Raperda tersebut masing-masing Fraksi Golkar, Hanura, PAN, Demokrat, PKPI, Gerindra, PDI – Perjuangan dan Fraksi PKB.

Paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD dipimpin oleh Wakil Ketua, Mathelda Yakadewa didampingi Timbul Sipahutar, SH.

Ke 13 Raperda yang  mendapat persetujuan terdiri dari 6 Raperda usulan eksekutif dan 7 Raperda inisiatif Dewan yang disampaikan pada pendapat akhir 8 fraksi dan gabungan komisi pada Rapat Paripurna DPRD setempat.

Fraksi Golkar melalui laporan Marten Bosawer, SE meminta secara tegas  agar Pemerintah Kota Jayapura memerintahkan pengosongan rumah-rumah di lokasi sekolah dan hingga saat ini masih di tempat oknum guru yang sudah pensiun.

F-PDIP seusai menyampaikan pendapat dan penyerahan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura
Sedangkan F- Hanura seperti yang di sampaikan Sarce Sorreng, A.Md mengingatkan meski 13
Raperda baru ditetapkan tetapi yang menjadi urusan dan tugas untuk Perda sebelumnya tetap ada dan berlaku serta harus dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

“F-PAN mengusulkan agar pihak eksekutif meminimalisir kebocoran pendapatan dari sekitar parkir dengan menerapkan parkir berbayar baik per bulan atau per tahun untuk kendaraan roda dua dan roda empat di Kota Jayapura,” demikian laporan H. Syarir.

Christian M. Kondobuah, SH, MM mewakili F-Demokrat mendukung penuh keinginan Wali Kota untuk menyelesaikan struktur OPD demi efisiensi anggaran belanja pegawai dan tercipta pemerintahan yang miskin struktur namun kaya fungsi dengan tetap mempertahankan OPD wajib dalam pelayanan dasar.

Masih dari pendapat akhir fraksi seperti yang disampaikan H. Muh. Thamrin Ruddin dari F-PKPI mengusulkan Satuan Polisi PP dan Damkar kota Jayapura harus dipisahkan agar maksimal dalam tugas masing-masing.

“Fraksi Gerindra juga menyoroti musibah kebakaran yang belakangan ini sering terjadi di wilayah Kota Jayapura belum sepenuhnya ditanggulangi oleh Satuan Unit Damkar dalam melakukan tindakan tanggap darurat dimana mobil pemadam baru datang setelah rumah dan harta ludes ". ungkap Jimmy J. Asmuruf.

Sejumlah anggota Dewan saat menghadiri paripurna pengesahan Perda Kota Jayapura
Noos Yikwa, SE dari F-PDIP mendorong OPD terkait agar setiap Perda yang sudah ditetapkan perlu disosialisasikan kepada masyarakat Kota Jayapura seperti Perda tentang ‘Kawasan Tanpa Rokok’.

“Selain itu juga, RPJMD telah menjadi cita-cita bersama sehingga prosesnya harus berkesinambungan dengan pembangunan di masa sebelumnya serta dapat menterjemahkan kebijakan pembangunan nasional Nawacita,” imbuhnya.

Juru bicara fraksi gabungan PKB – Nasdem, Victor Hanasbey mengakui dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura hingga Oktober 2017 mengalami over target 84 persen atau mengalami surplus Rp1 miliar dari yang targetkan sebesar 83,33 persen.

Fraksi gabungan PKB - Nasdem mengapresiasi pihak eksekutif meski dilihat pada segi penghasilan dari pendapatan pajak perhotelan belum dikelola dengan baik dari target 83 persen baru mencapai 75 persen.

Paripurna Dewan dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi turut disimak Wakil Wali Kota Ir. H. Rustan Saru, MM, Sekda Kota Rasmus D. Siahaya, SH, MM,  para Asisten dan pimpinan OPD lingkup Pemkot Jayapura.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga