Hari ke 2 di Sragen, Tim ASN Mambra Dapat Pembekalan Soal Perizinan

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya (Mambra) khususnya Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berada Kabupaten Sragen, Rabu (22/11).
Share it:
ASN Pemkab Mambra khususnya Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) yang kini berada Kabupaten Sragen, Rabu (22/11)
Sragen, Dharapos.com
Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya (Mambra) khususnya Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berada Kabupaten Sragen, Rabu (22/11).


Tepatnya, tim yang dipimpin langsung Kepala DPMPTSP Mabra, Drs. Kolombus Wopari, MM menjalani studi tiru hari kedua di lingkup Pemkab setempat.

Dari pelayanan yang diterapkan di Kabupaten Sragen tentu menjadi satu daya tarik bagi para ASN asal Papua untuk nantinya akan dibawa pulang dan diaplikasikan di Kabupaten Mambra.

Kepala DPMPTSP Mambra kepada Beritapapua.Dharapos.com, Rabu (22/11) mengatakan pihaknya merujuk kepada ketentuan Pemerintah yang menginginkan Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia harus bersih, transparan dan akuntabel.

“Demikian juga dengan kami di Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua,” sambungnya.

Singkatnya, dengan hadirnya dinas ini maka seluruh proses perizinan yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Mambra bakal melalui DPMPTSP.

Lanjut, DPMPTSP Mambra terbentuk pada tahun 2017 dan seluruh jajarannya baru dilantik pada Juli lalu.

‘Sehingga kami belum banyak memahami tentang prosedur perizinan,” akui Wopari.

Kadis DPMPTSP Mambra (kiri) foto bersama dengan Sekertaris DPMPTSP
Kabupaten Sragen dan sebelah kiri Kabid PTSP Mambra
Jelasnya, untuk menjalankan birokrasi ini maka pihaknya perlu pembekalan dan melakukan studi banding ke Kabupaten Sragen, yang sudah cukup mapan dalam pelayanan ini khususnya  terhadap tugas-tugas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu.

“Setelah berada di Kabupaten Sragen ini kami banyak mendapat pemahaman dan pembelajaran terkait apa yang menjadi tugas pokok dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu.
Dari hasil yang kami ikuti selama satu hari ini kami sudah mempunyai gambaran dan sudah bisa memahaminya, “ jelas Wopari.

Hanya saja yang masih perlu pihaknya benahi yaitu regulasi tentang DPMPTSP baik Peraturan daerah, Peraturan Gubernur dan Standar  Pelayanan (SP).

“Dari hasil studi banding ini kami sudah banyak mendapat referensi , dokumen dan pembekalan” cetusnya.

Wopari menambahkan, dinas ini juga tidak terlepas dari sistem IT yang dilihat secara dekat ketika berada di Kabupaten Sragen.

Di Kabupaten Mamberamo Raya nanti harus menggunakan sistem IT agar dinas ini bisa terpantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI walaupun  saat ini akses Internetnya belum begitu memadai.

“Namun kami sudah komitmen setelah kembali dari Sragen sesuai dengan harapan Pemerintah daerah maka pelayan ini harus segera jalan dan komitmen itu pun akan diwujudkan pada bulan Januari 2018 mendatang,” tukasnya.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Mamberamo Raya

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga