Pembangunan Ekonomi Papua Masih Terhalang Kepentingan Elit Jakarta

Dalam rangka meningkatkan perekonomian, Pemerintah Provinsi Papua telah berinisiatif untuk membuka hubungan kerja sama dengan negara tetangga.
Share it:
Sekda, TEA. Hery Dosinaen, S.IP, MKP saat menyampaikan sambutan Gubernur Papua
Jayapura, Dharapos.com
Dalam rangka meningkatkan perekonomian, Pemerintah Provinsi Papua telah berinisiatif untuk membuka hubungan kerja sama dengan negara tetangga.


Namun usaha dan perjuangan itu menjadi tereduksi oleh kepentingan-kepentingan elite tertentu atas dasar aspek politik.

“Hal ini yang harus dirubah dimana terkait paradigma memahami Papua dari aspek politik harus dihilangkan karena kita mau memajukan perekonomian di tanah ini,” demikian pernyataan Gubernur yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, TEA. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (30/10).

Salah satunya, upaya membuka jalur penerbangan internasional yang hingga saat ini tak bisa terwujud.

Malah sebaliknya, Gubernur menyoroti ditutupnya aktivitas Bandara Internasional Frans Kasiepo di Pulau Biak.

Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM dan para Bupati se Papua yang hadir dalam kegiatan FGD
“Belum lagi keinginan kita membuka rute penerbangan dari Jayapura ke Port Moresby pun tidak dikabulkan dan masih banyak hal lain yang kami lakukan termasuk hasil rekomendasi BPK Perwakilan Papua dan BPK RI atas hasil audit terhadap regulasi daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak air permukaan,” bebernya.

Dimana atas hasil rekomendasi BPK RI, Pemprov Papua akhirnya memenangkan gugatan atas PT. Freeport dengan kewajiban membayar pajak air permukaan berdasarkan Perda dimaksud.
Meski PT. Freeport berupaya  dengan berbagai power bahkan membayar puluhan pengacara top untuk melakukan perlawanan namun Pemprov Papua berhasil memenangkan gugatan.

Sehingga perusahaan tambang asal AS itu diharuskan membayar sebesar Rp6 triliun lebih kepada Pemprov Papua.

“Dan terhadap itu, surat pertama telah kami dilayangkan ke PT Freeport namun tidak digubris begitu pun surat kedua dan ketiga,” cetusnya.

Kepala Inspektorat, Semmi Risambessy (kiri) turut hadir bersama para kepala daerah se - Maluku
Olehnya itu, diharapkan ini menjadi referensi anggota 6 BPK RI untuk mendorong dan memperjuangkan hal tersebut.

Gubernur juga menambahkan, dampak dari berbagai regulasi daerah yang disiapkan telah membawa keberhasilan Provinsi Papua mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga tahun berturut-turut.

Ia pun berharap hasil positif ini dapat pula di raih seluruh kabupaten maupun provinsi yang ada di seluruh Indonesia bagian timur.

Tujuan dilaksanakannya FGD yang berlangsung di Hotel Aston Jayapura ini adalah untuk menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dan permasalahannya pada 4 Provinsi masing-masing Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Juga diikuti oleh Bupati/ Walikota se Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, serta Inpektur Provinsi ďan Kabupaten/kota.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga