Pemprov Gelar Temu Daerah II PPBJ se-Papua

Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Layanan Pengadaan menggelar Temu Daerah II Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) se - Provinsi Papua.
Share it:
Pemprov Papua melalui Biro Layanan Pengadaan menggelar Temu Daerah II
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) se - Provinsi Papua.
Merauke, Dharapos.com
Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Layanan Pengadaan menggelar Temu Daerah II  Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) se - Provinsi Papua.

Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Merauke dalam hal ini BPBJ setempat selaku tuan rumah mengusung tema “Reformasi Kelembagaan Pengadaan Barang /jasa "bebas intervensi".

Mengambil lokasi di Hotel Swiss Bell Merauke, Senin (27/11), Temu Daerah II dibuka secara resmi oleh Gubernur yang diwakili Kepala Biro layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua, Sony  L. Rumfaker, S.Sos, M.Si.

Kegiatan ini sebagai ajang tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan APBD di masing-masing kabupaten/kota yang kemudian dijadikan bahan untuk melaksanakan aktivitas PBJ di masing-masing daerah.

Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana kabupaten/kota dalam capaian rencana aksi pemberantasan korupsi bidang pengadaan barang jasa terutama terwujudnya kelembagaan PBJ yang mandiri dan permanen.

Serta untuk mendapatkan bahan masukan terhadap persiapan pemberlakukan Peraturan Presiden Terbaru pengganti Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 serta mengumpulkan aspirasi guna  mendorong perubahan Peraturan Presiden 84 Tahun 2012.

Peserta temu daerah PLBJ dari 14 kabupaten/kota se Tanah Papua mendapat pemaparan materi dari sejumlah narasumber seperti Direktur Pengembangan Profesi LKPP RI Tatang Rustandar, Kepala Biro Layanan Pengadaan Setda Provinsi Papua, Sony L. Rumfaker, S.Sos, M.Si. dan Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Papua, Debora Solossa serta Kepala BPBJ Kabupaten Merauke. Ir. D. Catur, R. B.

Kegiatan ini menghadirkan peserta dari 14 kabupaten/kota se Provinsi Papua.

Bupati Merauke,  Frederikus Gebze yang di wakili Sekretaris Daerah setempat Drs. Danel Pauta mengatakan kegiatan temu daerah ini bertujuan untuk bersama-sama memahami sesungguhnya terkait cara terbaik dalam pengadaan barang dan jasa.

“Saat ini kita dikejar-kejar oleh teman-teman dari KPK dan ini merupakan rencana aksi yang harus diwujudkan,” akuinya.

Kepala BPBJ Setda Kota Jayapura, Mathias B. Mano hadir bersama pejabat dari 14 Kabupaten se Papua 
Sekda juga mengakui di beberapa kabupaten/kota sudah berjalan dengan baik tapi masih saja ada kekurangan.

“Namun jangan karena kekurangan lalu membuat kita mandek tetapi sebaliknya kekurangan itu membuat kita harus terus belajar. Sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber dapat kita pahami bersama dan di wujud nyatakan dalam tugas di daerah masing-masing,” imbuhnya.

Jika ada yang tidak dipahami dapat didiskusikan bersama dan narasumber yang akan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Gubernur dalam sambutan yang disampaikan Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua, Sony  L. Rumfaker, S.Sos, M.Si menegaskan pengadaan barang jasa pemerintah memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang sangat rawan dan rentang terhadap resiko bahaya korupsi.

“Pengadaan barang jasa yang tidak mengikuti prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku rentan terhadap penyelewengan,” sambungnya.

Karena itu, pola-pola pengadaan yang lama yang dilakukan secara manual sudah mulai dihentikan begitu pula proses pelayanan yang dilakukan masing-masing SKPD yang rentan terhadap intervensi juga sudah harus berhenti.

“Dan wajib dibentuk suatu kelembagaan tentang pelayanan pengadaan barang dan jasa yang bertugas melakukan proses pengadaan barang dan jasa di daerah masing-masing,” tandas Gubernur.

Pembentukan lembaga yang bersifat mandiri tersebut merupakan suatu keharusan  yang  dibuktikan dengan ditandatanganinya MoU rencana aksi pemberantasan korupsi oleh seluruh Bupati/Walikota di Tanah Papua .

Dan ditargetkan tahun 2018 mendatang  unit, bagian, biro atau lembaga tersebut sudah melakukan
proses pengadaan barang dan jasa seluruhnya secara Online.

Pantauan media ini, usai pembukaan dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait kebijakan nasional pengadaan barang dan jasa kebijakan provinsi serta capaian unit layanan pengadaan daerah.

Sementara materi diskusi panel terkait capaian rencana aksi pemberantasan korupsi masing-masing
Kabupaten yakni terbentuknya bagian unit pengadaan barang dan jasa sarana dan prasarana kelembagaan SDM dan tata kelola kerja serta SDM PBJ kabupaten/kota.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga