Sejak 2015, Baru Inovasi di 3 OPD Kota ikut Kompetisi

Pemerintah Kota Jayapura terus melakukan Inovasi di tiap-tiap organisasi perangkat daerah ( OPD) setempat, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan tepat sesuai waktu yang diberikan.
Share it:
Kepala Bagian Ortal Setda Kota Jayapura, Mina E. Waromi, S.Sos, M.Si
Jayapura, Dharapos.com 
Pemerintah Kota Jayapura terus melakukan Inovasi di tiap-tiap organisasi perangkat daerah ( OPD) setempat, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan tepat sesuai waktu yang diberikan.

Sejak 2015 lalu, untuk pelayan publik di lingkup Pemkot Jayapura, telah dikirimkan tiga inovasi yang yang selama ini diterapkan pada sejumlah OPD.

Diantaranya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS ).

“Kami akan berusaha karena kompetisi akan dilakukan pada tahun 2017 ini,” demikian pernyataan
Kepala Bagian Ortal Setda Kota Jayapura, Mina E. Waromi, S.Sos, M.Si usai pembukaan Evaluasi Inovasi Pelayanan Publik di lingkup Penkot setempat, Senin (20/11).

Diakuinya, dalam inovasi pelayanan publik tiap tahun, Pemkot Jayapura tampil menjadi rol model.

“Namun ketika diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik, baru 3 inovasi dari 3 OPD yang ikut tapi belum masuk dalam kategori, karena masih banyak hal yang harus kita benahi,” akui Kabag.

Lanjutnya, dalam kompetisi nantinya tidak sekedar inovasi yang didaftarkan, namun harus kembali pada aturan dan mekanisme yang harus diikuti, karena dalam satu pertanyaan harus diisi 500 sampai 600 kata.

“Sebanyak inovasi yang kita lakukan di Pemerintah Kota Jayapura, kita akan berusaha untuk
mengirimkannya, karena admin lokal ada pada bagian Ortal,” lanjut Kabag.

Inovasi dari masing-masing OPD yang akan diikut sertakan dalam kompetisi, harus dilengkapi dengan video klip.

“Saat ini yang lagi di dorong yakni Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup,” sambungnya

Selain itu juga, ia mengakui bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mendapat nilai C adalah penilaian di 2015.

Namun, untuk 2016 belum dilakukan penilaian dan nantinya baru akan dilakukan pada Februari 2018.

Untuk nilai C ini, menurut Kabag, dipengaruhi oleh keterlambatan tiap OPD dalam menyampaikan LAKIP, padahal setiap saat pihaknya terus mendatangi OPD untuk memintanya.

“LAKIP merupakan instrumen  pertanggungjawaban  yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah,” urainya.

Disamping itu, LAKIP juga merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian SDM dan sumber daya lain di dalam suatu instansi pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga