Wali Kota Apresiasi Kinerja Kepala Inspektorat dan Jajaran

Pemerintah Kota Jayapura masuk dalam kategori Status I atas hasil penilaian rekomendasi tertinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Share it:
Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM saat menghadiri FGD yang digelar BPK RI, Senin (30/10)
Jayapura, Dharapos.com 
Pemerintah Kota Jayapura masuk dalam kategori Status I atas hasil penilaian rekomendasi tertinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dimana perolehan hasil pemeriksaan BPK RI, Pemkot Jayapura mendapat nilai kategori tertinggi 1 dengan 37 persen untuk Status I Tingkat Kota.

Terkait itu, Wali Kota, DR. Benhur Tomi Mano, MM memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh staf Inspektorat Kota Jayapura.

“Mereka bekerja sungguh luar biasa dan didukung oleh kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah sehingga hasil rekomendasinya bisa kita tuntaskan,” tandas Wali Kota, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (1/11).

Dari penilaian BPK dengan rekomendasi tertinggi 37 persen, Wali Kota mengaku optimis tahun depan akan naik.

Meski demikian diakuinya untuk laporan akuntabilitas, kinerja Pemkot menurut penilaian BPK RI masih rendah.

“Karena itu, tahun ini saya sudah anggarkan di APBD perubahan untuk kita bekerja sama dengan Kota Bandung. Dimana Wali Kotanya akan datang ke Kota Jayapura untuk memberikan pembinaan agar lakip kita dari kategori 3 bisa naik ke kategori satu seperti Kota Bandung,” tukasnya.

Sebelumnya, Anggota IV BPK RI Dr. H. Harry Azhar Azis, MA pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tindak lanjut Hasil pemeriksaan BPK dan permasalahannya pada Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara meminta perolehan opini Pemda harus jauh lebih tinggi dari pusat.

Untuk Kabupaten yang telah menyelesaikan rekomendasi tertinggi adalah Kabupaten Raja Ampat 82 persen di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Maluku Tengah 78 persen (Maluku), Kabupaten Lanny Jaya 72 persen (Papua) dan Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara 71 persen.

Sedangkan untuk tingkat kota yang tertinggi adalah Kota Tidore, Provinsi Maluku Utara 94 persen, Kota Sorong Provinsi Papua Barat 67 persen,  Kota Tual Provinsi Maluku 64 persen dan Kota Jayapura Provinsi Papua 37 persen.

“Semua ini masuk dalam kategori BPK Status 1 artinya semua rekomendasi selesai dan tidak mungkin aparat hukum masuk,” tukasnya.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga