4 Fraksi DPR Papua Tolak Pelantikan 14 Kursi Otsus

Pelantikan 14 kursi otsus daerah pengangkatan dari wilayah adat yang dijadwalkan hari ini, Rabu (13/12) mendapat penolakan dari 4 fraksi di DPR Papua.
Share it:
Gedung DPR Papua, Kota Jayapura
Jayapura, Dharapos.com
Pelantikan 14 kursi otsus daerah pengangkatan dari wilayah adat yang dijadwalkan hari ini, Rabu (13/12) mendapat penolakan dari 4 fraksi di DPR Papua.

Mereka meminta agar pelantikan 14 kursi ini ditunda ke masa sidang selanjutnya pada 2018 mendatang.

Ke 4 fraksi tersebut masing-masing Fraksi Hanura, PDI Perjuangan, Gabungan PKB dan Fraksi Gerindra.

“Fraksi Hanura DPR Papua mengusulkan agar 14 kursi calon anggota DPR Papua mewakili kursi Otonomi Khusus yang sedianya dilantik di akhir masa sidang ini, ditunda pelaksanaannya hingga masa sidang selanjutnya,” tegas Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan P. Mandenas, S.Sos., M.Si usai Rapat Paripurna Istimewa DPR Papua, Selasa (12/12) malam.

Alasan penolakan pelantikan 14 kursi otsus karena belum jelas payung hukum yang relevan untuk mendasari pengalokasian anggaran daerah untuk menunjang hak protokoler dan keuangan para calon anggota dewan tersebut

“Benar bahwa UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus memberi ruang untuk adanya penambahan kursi atas nama Otonomi Khusus di DPR Papua, namun tetap dibutuhkan perdasus teknis yang mengatur penjabarannya,” tegas Mandenas

Diakuinya usai rapat Bamus DPR Papua, 4 fraksi menolak agar jadwal  pelantikan 14 kursi ditunda.
Keempat fraksi itu, diantaranya Fraksi Hanura, PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra dan Fraksi Gabungan PKB

“Kita meminta penundaan sampai dengan pelaksanaan anggaran 2018,  karena kalau mereka dilantik masa aktifnya mereka itu belum bisa saat ini.  Apalagi, anggaran 2018 itu masih ada beberapa tahapan baru bisa dilaksanakan dengan maksimal pada bulan ketiga dan keempat di tri wulan pertama,”ucap Mandenas

Jika mereka selesai dilantik tentu akan vakum dan tidak ada aktivitas, di samping itu ada beberapa regulasi yang harus dipenuhi untuk menunjang kedudukan protokoler keuangan mereka.

Sehingga hal itu menjadi pertimbangan rasional untuk meminta penundaan pelantikan 14 kursi pada awal tahun depan agar segala sesuatunya lebih siap dari sisi aturan dan yang mendukung untuk pelaksanaan tugas-tugas mereka, termasuk hak dan protokoler 14 kursi.

Sementara itu, Mathea Mamoyao, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua menyampaikan pendapat akhir fraksi bahwa  Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua berpendapat bahwa pelantikan 14 kursi anggota DPR Papua melalui pengangkatan itu ditunda untuk dilakukan pada awal tahun depan setelah disiapkan dasar hukum dan hal-hal teknis yang diperlukan untuk efektifitas kerja 14 kursi DPR Papua tersebut, termasuk anggarannya.

Bahkan, dari hasil rapat Bamus DPR Papua, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan kekecewaannya terhadap rencana pelantikan 14 kursi itu

“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan merasa kecewa dengan tidak menghargai hak politik kita tentang penundaan pelantikan 14 kursi,” tegas Mathea Mamoyao

Lebih lanjut Mamoyao mengatakan , Fraksi PDI Perjuangan sebenarnya tidak menolak 14 kursi,
namun pihaknya menyarankan agar pelantikannya dilakukan pada awal tahun atau Januari 2018

“Kami sebenarnya bukan menolak tapi kami mau sarankan agar pelantikannya diawal tahun yaitu di bulan Januari,” tukasnya.

(Vian)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga