Bapemperda DPR Papua Simpulkan 7 Raperdasi Jadi Perda

DPR Papua melalui Bapemperda menyimpulkan bahwa tujuh raperdasi dapat ditetapkan menjadi Peraturan daerah (Perda).
Share it:
Ketua Bapemperda DPR Papua, Ignasius W Mimin, S.IP
Jayapura, Dharapos.com
DPR Papua melalui Bapemperda menyimpulkan bahwa tujuh raperdasi dapat ditetapkan menjadi Peraturan daerah (Perda).

Ke tujuhnya, masing-masing  Raperdasi tentang Kepegawaian daerah, Raperdasi tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan Raperdasi tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Kemudian, Raperdasi tentang Penyelenggaraan PON XX dan Pekan Paralympic Nasional XVI Tahun 2020 di Papua,  Raperdasi tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi terhadap Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Rujukan Regional dan Raperdasi tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri serta Raperdasi tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Terhadap dua Raperdasi tentang Perseroan Terbatas  Papua Divestasi Mandiri dan Raperdasi tentang
Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal, diharapkan akan memberikan dampak dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua.

Demikian pernyataan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Papua atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Ignasius W Mimin, S. IP  saat menyampaikan laporannya dalam Sidang Paripurna ke II, Jumat (8/12) malam.

Sementara itu, sehubungan belum dibentuknya pimpinan Majelis Rakyat Papua  (MRP) definitif sehingga dua Raperdasus masing-masing tentang Penghormatan Hari Ibadah dan Raperdasus Perubahan belum dapat diajukan untuk ditetapkan menjadi Perda.

“Maka diharapkan pada kesempatan sidang paripurna berikutnya, Bapemperda DPR Papua akan mengajukan dua Raperdasus  tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan daerah, “ harapnya.

Pada kesempatan ini pula pihaknya melaporkan bahwa Bapemperda telah melakukan perencanaan penyusunan Raperda tahun 2018 yang tertuang dalam Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Rapropemperda).

Ignasius mengakui bahwa, rancangan Propemperda ini merupakan kesepakatan antara Gubernur dan DPR Papua untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi
(PROPENPERDA) Tahun 2018, yang terdiri dari 14 Raperdasi dan 15 Raperdasus.

Pihaknya juga mengharapkan kepada eksekutif untuk melakukan evaluasi terhadap Perda yang telah ditetapkan sejak 2001 sampai 2016 dan mencabut Perda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi objektif daerah.

“Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta jajarannya atas kerja keras selama ini dalam membangun Papua seutuhnya sehingga Papua menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera, “ pungkasnya.

(Vian)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga