Komnas HAM Papua Serukan Pemilukada 2018 yang Bermartabat

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua menyampaikan seruan kepada masyarakat, para calon dan pemangku kepentingan di wilayah tersebut untuk mewujudkan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang bermartabat.
Share it:
Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey
Jayapura, Dharapos.com
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua  menyampaikan seruan kepada masyarakat, para calon dan pemangku kepentingan di wilayah tersebut untuk mewujudkan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang bermartabat.

Seruan tersebut disampaikan dalam rangka peringatan hari Hak Asasi Manusi (HAM) ke-69 tahun pada 10 Desember mendatang sebagai refleksi terhadap Pemilukada 2016 dan 2017.

Peringatan HUT HAM kali ini mengangkat tema sentral yang dikeluarkan oleh Dewan HAM PBB untuk seluruh masyarakat di dunia "Satu Bumi Tanpa Diskriminasi".

Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan kondisi HAM di provinsi paling timur Indonesia  ini baik di 2016 maupun 2017 mengalami keterpurukan dalam proses demokrasi.

Dimana pada gelaran 2016 timbul korban Jiwa hingga kasus 2017 yang mana eskalasinya justru semakin meningkat .

“Dalam catatan Komnas HAM Papua, kurang lebih ada 5 orang meninggal dunia, puluhan lain luka-luka dan kerugian harta benda yang tidak sedikit,” urainya,  Jumat (8/12).

Fakta lainnya, proses Pemilukada 2016 dan 2017 itu menjadi sangat mahal karena hampir semua pasangan calon melakukan gugatan ke MK, meski berindikasi juga ada praktek politik uang di sana.

Sementara, independensi dari penyelenggara baik KPU maupun Panwaslu sangat diragukan, terbukti hampir semua KPU dan Bawaslu itu dibawa dan disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

"Itu menjadi indikator bahwa penyelenggara dan pengawas Pilkada itu tidak independen,” bebernya.

Atas situasi Pilkada 2016 dan 2017, menjelang tahun politik 2018 yang bakal melibatkan  7
Kabupaten dan pemilihan Gubernur Papua, Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka menciptakan iklim Pemilukada yang lebih demokratis dalam rangka menjunjung HAM sebagai hak dasar.

Sebelumnya, Ramandey juga mengingatkan bahwa Pemilukada menjadi basis dimana setiap individu menyalurkan hak politiknya sebagai hak asasi.

Adapun rekomendasi yang  diberikan adalah sebagai berikut,

“Pertama, menjelang tahun politik 2018, kita mengingatkan partai politik dan para kandidat untuk mengedepankan kepentingan hak rasa aman dan mendorong keikutsertaan masyarakat di Tanah Papua untuk menyalurkan hak politiknya secara bermartabat dalam rangka menjadikan Pemilukada sebagai proses persaudaraan,” urainya.

Kedua, Komnas HAM mengingatkan para penyelenggara Pemilu dan pengawas di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan menjaga independensinya.

Ketiga, Komnas HAM menyerukan kepada masyarakat untuk mengedepankan sikap-sikap toleransi dalam berdemokrasi yang bermartabat dan menghindari saling menyerang dalam proses Pemilukada 2018 demi mewujudkan masyarakat Papua yang bermartabat dan menjunjung nilai-nilai HAM sebagai sebuah simbol persaudaraan.

Keempat mengingatkan setiap orang yang hendak mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan calon Gubernur untuk berpegang teguh pada prinsip demokrasi, menghindari kekerasan serta tidak menggunakan cara-cara intimidasi, politik uang hingga kampanye hitam dalam proses Pemilukada

Kelima, Komnas HAM menyerukan baik kepada TNI, Polri dan Pemda di semua tingkatan untuk bekerja secara jujur menjaga independensi dan mengedepankan Pemilukada sebagai pesta rakyat bermartabat di Papua.

“Hanya dengan demikian maka Papua akan menjadi tanah damai sebagaimana yang diharapkan oleh semua orang di tanah ini,” tukasnya.

(Vian)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga