Mensos Ajak ASN Kemensos RI Tingkatkan Akuntabilitas

Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa, mengajak seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementrian yang dipimpinnya untuk membangun komitmen bersama dalam upaya meningkatkan akuntabilitas.
Share it:
Mensos RI, Khofifah Indar Parawansa, mengajak seluruh ASN di lingkungan Kementrian yang di
pimpinnya untuk membangun komitmen bersama dalam upaya meningkatkan akuntabilitas
Jakarta, Dharapos.com 
Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa, mengajak seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementrian yang dipimpinnya untuk membangun komitmen bersama dalam upaya meningkatkan akuntabilitas.

Menteri sebagaimana siaran pers Humas Kemensos RI yang diterima Beritapapua.Dharapos.com, menekankan, prestasi yang diraih harus menjadi bagian penguatan terhadap komitmen seluruh ASN lingkup Kemensos dalam menghadapi pelaksanaan Tahun Anggaran 2018.

“Saya berharap hal ini semakin menyemangati kita untuk meningkatkan layanan publik yang lebih baik lagi serta lebih meningkatkan integritas menuju birokrasi bersih, displin, bersinergi serta bermartabat,” tegasnya usai membuka Workshop Gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian Sosial RI di Jakarta, Rabu (27/12).

Seperti diketahui pada akhir tahun ini, Kemensos RI meraih beberapa  penghargaan, diantaranya berdasarkan hasil penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompetensi Penyelenggara Layanan Publik, Direktorat PPSDBS mendapatkan nilai yang sangat baik dari Ombudsman yakni 91,5.

Hal ini menempatkan Direktorat PSDBS -  Kemensos RI masuk kategori Zona Hijau dalam hal pelayanan publik untuk pengumpulan undian berhadiah.

Apresiasi lain , adalah Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya minta seluruh ASN terus berbenah dan terus meningkatkan  akuntabilitas kita. Terlebih pada 2018 mendatang dimana Kementrian Sosial mendapat anggaran yang sangat signifikan yakni Rp43,9 triliun,” rincinya.

Olehnya itu, seluruh jajaran diminta menjaga tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja Kemensos karena hal itu menjadi sangat penting.

“Dan itu dapat kita raih bila akuntabilitas dan transparansi publik terjaga dengan baik,” paparnya.

Workshop Gerakan Saber Pungli diikuti para Pejabat Eselon I, II, III, dan IV serta Pejabat Fungsional pada Kantor Pusat, Kepala UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Wilayah Jabodetabek, STKS Bandung dan Babes Diklat Kessos 6 (enam) Wilayah Regional, serta Perwakilan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIP), yang seluruhnya berjumlah 300 orang peserta.

Lanjutnya, sosialisasi mengenai sapu bersih pungutan liar dalam layanan publik di Kemensos RI serta komitmen transparansi dan akuntabilitas harus terus digencarkan.

“Harus terus diingatkan agar menjadi kehati-hatian dan kewaspadaan bersama,” kata Khofifah.
Pemerintah juga telah membentuk Satgas Saber Pungli melalui Perpres 87 Tahun 2016.

Untuk menindaklanjutinya, Kemensos telah menerbitkan Kepmensos Nomor 78 Tahun 2017 tentang Unit Saber Pungli yang terdiri atas 4 pokja, yaitu Pokja Intelijen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan dan Pokja Yustisia.

Diharapkan workshop yang menghadirkan narasumber dari BPKP, KPK, Bappenas, Satgas Saber Pungli dan Ombudsman yang diikuti eselon 4 sampai eselon 1 ini akan menjadi penguatan komitmen ASN di lingkungan Kemensos menjelang pelaksanaan TA 2018.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga