Kota Jayapura didorong jadi pionir pemberantasan korupsi di Papua

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI wilayah Papua intens membantu Pemerintah daerah, dalam rangka membenahi tata kelola guna membangun sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi.
Share it:
Koordinator Supervisi Pencegahan KPK
Wilayah Papua, Maruli Tua
Jayapura, Dharapos.com 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI wilayah Papua intens membantu Pemerintah daerah, dalam rangka membenahi tata kelola guna membangun sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi.

Dalam hal ini melibatkan Pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten dan kota serta pemangku kepentingan lainnya dengan menyiapkan rencana aksi.

"Kami terus mendorong Pak Wali Kota untuk terus mengawal langsung pelaksanaan rencana aksi dan juga kepala-kepala SKPD supaya kota Jayapura  menjadi pionir dalam segala hal. Pemerintah Kota Jayapura yang paling siap baik dari sisi SDM, anggaran hingga sarana dan prasarana, jika di bandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Papua," ungkap Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua, usai melakukan pertemuan dengan Wali Kota dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Kota Jayapura, Selasa (30/1/2018).

Dikatakannya, KPK pada tahun ini akan masuk ke sektor sumber daya alam  namun hal ini baru akan didiskusikan dengan  Wali Kota dan jajarannya juga bersama Pemprov Papua dan kabupaten lain.

Nantinya juga dalam rencana aksi khususnya, Pemkot terus memastikan praktek-praktek seperti pungli, gratifikasi, suap juga pemerasan dalam pelayanan publik bisa terus di minimalisir.

"Kami melihat ada komitmen Wali Kota sehingga kami terus mendorong  agar jajaran di bawahnya bisa seirama dan sama geraknya dengan kepala daerah selaku pimpinan," kata dia.

KPK RI juga memberikan apresiasi kepada Pemkot Jayapura, yang terus memperlihatkan perkembangan melalui upaya dan ikhtiar untuk pembenahan tata kelola ,baik dalam hal pengelolaan APBD, BPBJ, Pelayanan Terpadu Satu pintu, dan juga untuk penguatan Inspektorat.

"Harapan kami  kepada masyarakat untuk dapat membantu mengawasi Pemerintah dan kami sudah sepakati. Bahkan Wali Kota juga memerintahkan agar mulai APBD TA 2018, dipublikasikan ke masyarakat sehingga mereka bisa turut melakukan pengawasan," puji Maruli.

Selain itu, untuk peningkatan layanan Dinas PMPTSP dalam hal terkait pelayanan publik, Ombudsman  juga sudah memberikan penilaian dan cukup baik.

Sehingga untuk tahun ini akan ditingkatkan dengan membentuk  Mall Pelayanan Publik sehingga masyarakat bisa  mengurus KTP, surat tanah hingga perpanjangan STNK.

"Dan hal ini akan kita pantau dan dorong agar bisa terwujud," imbuhnya.

Lebih lanjut, jelas Maruli, peningkatan kapasitas pengawasan oleh Inspektorat yang kini menjadi tantangan bagi Pemkot Jayapura karena SDM-nya masih belum mencukupi.

"Tapi ini kami dorong terus agar Inspektorat di Kota Jayapura menjadi terdepan di Papua," tandasnya.

Untuk rencana aksi di sektor SDM, KPK juga berharap kepada masyarakat Papua khususnya di sekitar tanah Tabi yang berkaitan dengan adanya beberapa isu penting.

"Seperti di sektor kehutanan, kita tahu misalkan sekitar Sarmi Jayapura itu masih banyak praktek-praktek ilegal logging," beber Maruli.

Karena itu, pihaknya bersiap untuk membuat suatu rencana aksi yang komprehensif  agar satu sisi masyarakat juga mendapatkan manfaat dari pengelolaan hutan dan juga sumber daya alam.

"Tapi  di sisi lain negara juga bisa memastikan pengelolaan hutan dan sumber daya alam itu dilakukan secara Lestari," tukasnya.

(Har)
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga