Pemberlakuan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-26/PJ/2017 Ditunda

Kementrian Keuangan RI dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku melakukan penundaan pemberlakuan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-26/PJ/2017 bagi pengusaha kena pajak.
Share it:
Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku
Jayapura, Dharapos.com
Kementrian Keuangan RI dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku melakukan penundaan pemberlakuan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-26/PJ/2017 bagi pengusaha kena pajak.

Penundaan tersebut didasarkan pada Surat No. 1/2018 tertanggal 2 Januari 2018.

Sebagaimana dalam rilis yang diterima Beritapapua.Dharapos.com, bahwa sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER 26/PJ/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -16/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk elektronik terhitung tanggal 1 Desember 2017, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, pemberlakuan PER-26/PJ/2017 pada hakekatnya adalah untuk melindungi PKP agar terjadi
perlakuan yang sama (equal treatment) bagi para pengusaha.

Karena dalam prakteknya, disinyalir banyak pengusaha atau orang pribadi yang membeli barang dalam jumlah besar. Khususnya yang diperuntukkan untuk diolah atau diperjualbelikan kembali tetapi mengaku tidak memiliki NPWP.

“Akibat yang terjadi adalah sebagian pengusaha memiliki NPWP. menjadi PKP dan membayar pajak, sedangkan sebagian lainnya lagi tetap tidak masuk ke dalam sistem perpajakan,” demikian pernyataan dalam rilis tersebut.

Sehingga, untuk mendorong kepatuhan para pengusaha tersebut, maka pembeli yang tidak memiliki NPWP tersebut harus menunjukkan/memberikan NIK untuk dicantumkan sebagai identitas pembeli dalam e-faktur pajak

Meski demikian pemberlakuan Peraturan Dirjen Pajak tersebut ditunda dengan pertimbangan sebagai berikut,

Pertama, Pengusaha Kena Pajak membutuhkan kesiapan untuk menyesuaikan administrasi dalam pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak melalui aplikasi e-Faktur atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak untuk mengakomodir kewajiban pengisian kelengkapan Faktur Pajak sesuai PER-26/PJ/2017.

"Dari aspek administrasi perpajakan, diperlukan penyempurnaan aplikasi e-faklur untuk memberikan dukungan validasi kelengkapan pengisian Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diwajibkan dalam PER 26/PJ/2017,” lanjut rilis tersebut.

Kedua, diperlukan sosialisasi bagi pengusaha Kena Pajak dan masyarakat (pembeli) serta diseminasi internal bagi Pemgas Pajak di Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan pemahaman yang sama dalam penerapan PER -26/PJ/2017.

Ketiga, selama jangka waktu penundaan dimaksud, tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak masih mengikuti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Demikian disampaikan semoga memberikan kejelasan bagi seluruh masyarakat .

Dan bagi masyarakat wajib Pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan Dirjen Pajak dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500-200.

#PajakKitaUntukKita

Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga