Pengelola SDN Bertingkat Perumnas I Waena diminta hentikan pungutan

Wakil Wali Kota Ir. H. Rustan Saru, MM meminta pihak pengelola sekolah SD Negeri Bertingkat I Waena untuk menghentikan pungutan-pungutan yang dilakukan di luar ketentuan.
Share it:
Wawali Ir. H. Rustan Saru, MM saat sidak di SDN Bertingkat I Perumnas Waena, Selasa (13/2/2018) 
Jayapura, Dharapos.com 
Wakil Wali Kota Ir. H. Rustan Saru, MM meminta pihak pengelola sekolah SD Negeri Bertingkat I Waena untuk menghentikan pungutan-pungutan yang dilakukan di luar ketentuan.

Pasalnya, cara-cara seperti akan sangat membebani orang tua siswa.

"Bapak Wali Kota sendiri sudah berulang kali menegaskan bahwa pada semua jenjang sekolah di kota ini, tidak boleh melakukan pungutan-pungutan di luar ketentuan,“ ungkapnya ketika dikonfirmasi seusai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah yang berlokasi di Distrik Heram, Kota Jayapura, Selasa (13/2/2018).

Turut mendampingi Wawali, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan SMP Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Abdul Majid.

Sidak ini terpaksa dilakukan orang nomor dua di ibu kota Provinsi Papua ini menyusul adanya laporan dari masyarakat bahwa di SDN Bertingkat Perumnas I melakukan pungutan di luar ketentuan kepada siswa kelas VI yang akan mengikuti ujian nasional termasuk juga biaya-biaya lainnya yang diperuntukkan bagi penjaga pos keamanan.

Menyikapinya, Wawali kembali menegaskan bahwa tidak boleh lagi dilakukan pungutan karena hal tersebut sudah di luar aturan. Bahkan tidak ada dasar hukumnya sehingga bisa dikategorikan sebagai pungutan liar.

"Selaku Wakil Wali Kota Jayapura, saya harus memberikan teguran dan memberikan pengawasan agar sekolah-sekolah tidak segampang itu membebani orang tua siswa karena melanggar ketentuan," tegasnya.

Apalagi, Pemerintah sudah mengucurkan anggaran pendidikan termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tentu akan digunakan untuk kepentingan di sektor itu dan penggunaannya harus transparan.

"Saya berharap temuan ini tidak terjadi di sekolah lain yang ada di Kota Jayapura," tandasnya.

Lebih lanjut, Wawali juga membeberkan masalah lain di sekolah tersebut dimana ditemukan para guru yang tidak disiplin dari sisi atribut termasuk lambang-lambang Korpri. Termasuk pula, kehadiran para guru di sekolah sering kali tidak tepat waktu.

Belum lagi, sejumlah tenaga pendidik yang kedapatan menjajakan dagangannya saat jam sekolah padahal sudah dilarang.

"Bahkan jika tidak ada jam mengajar, guru malah hadir baru hadir pukul 09.00 WIT padahal itu tidak diperbolehkan. Setiap pengajar wajib datang pukul 07.00 WIT dan pulang 14.00 WIT karena itu merupakan tugas negara dan juga kewajiban sebagai seorang pegawai negeri sipil," lanjutnya.

Untuk itu, Wawali tekankan kepada semua guru di kota Jayapura untuk bersikap disiplin agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik.

"Saya minta kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan SMP untuk aktif melakukan monitoring ke sekolah-sekolah," imbuhnya.

Wawali juga  menyayangkan hilangnya fungsi pengawasan dari Dewan Pengawas, padahal mereka melakukan pengawasan dan setelah itu melihat permasalahan yang terjadi sekolah untuk kemudian dilaporkan ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura.

Juga, langkah pengawasan terhadap penggunaan dana BOS di setiap sekolah baik SD maupun SMP karena ada guru-guru yang tidak mengetahui jumlah dana BOS serta cara penggunaannya.

"Harus ada transparansi dalam penggunaannya," cetusnya.

Pemkot, tegas Wawali berharap pendidikan di Kota Jayapura bisa berjalan dengan baik dalam rangka melahirkan SDM yang mumpuni.

Pantauan media ini pada hari yang sama, Wawali juga melakukan sidak ke kantor Distrik Heram dan
Kantor Ketahanan Pangan setempat, karena belum memasukkan LPPD.

LPPD ini sangat penting karena berkaitan dengan kinerja Pemda termasuk ASN.

(Har)
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga