Wali Kota : Tidak ada pernyataan dukungan politik untuk Lukas Enembe

Wali Kota dan Bupati se Papua sempat dikabarkan oleh sejumlah media menyatakan mendukung Gubernur Lukas Enembe yang akan kembali maju di Pemilihan Kepala Daerah setempat pada Juni mendatang.
Share it:
Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM
Jayapura, Dharapos.com 
Wali Kota dan Bupati se Papua sempat dikabarkan oleh sejumlah media menyatakan mendukung Gubernur Lukas Enembe yang akan kembali maju di Pemilihan Kepala Daerah setempat pada Juni mendatang.

Kabarnya pernyataan dukungan tersebut disampaikan 28 kepala daerah saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang digelar Pemerintah Provinsi Papua pekan kemarin.

Terkait itu, Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM langsung menyampaikan tanggapannya terkait berkembangnya informasi ajakan Gubernur untuk mendukung dirinya di Pilkada 2018.

"Itu sama sekali tidak benar bahwa kami menyatakan mendukung beliau di Pilkada 2018. Begitu pula Gubernur Papua, Lukas Enembe tidak pernah mengajak kami para Bupati dan Wali Kota untuk mendukungnya di Pemilihan kepala daerah pada Juni nanti," sanggahnya.

Pria yang akrab disapa BTM ini kemudian meluruskan terkait informasi tersebut dimana dalam satu kesempatan saat berlangsungnya Rakerda, para Bupati bersama Wali Kota memberikan apresiasi terhadap kebijakan Dana Otsus 80 persen yang dikucurkan kepada kabupaten/kota.

Kemudian juga, apresiasi terhadap berbagai keberhasilan yang telah dilakukan di kabupaten/ kota seperti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga tata kelola pemerintahan.

Mengingat, kegiatan yang digelar Pemprov Papua bersama para Bupati dan Wali Kota tersebut merupakan rakerda terakhir di masa kepemimpinan Lukas Enembe dan Klemen Tinal.

Olehnya itu, BTM kembali menegaskan walaupun banyak orang menafsirkan lain tentang hal tersebut namun itu bukan merupakan dukungan politik.

"Dan di rapat khusus para Bupati dan Wali Kota, saya sendiri yang mengusulkan kepada Gubernur agar memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan tanggapan masing-masing terhadap kebijakan Dana Otsus 80 persen yang diturunkan ke kabupaten/kota. Dan intinya kami mengapresiasi kebijakan beliau," tandasnya.

Orang nomor satu di ibukota Provinsi Papua ini pun menanggapi santai dinamika politik yang berkembang terkait hal itu.

"Intinya mari kita berjuang bersama dan harus bisa membedakan antara politik dan birokrasi," sambungnya.

Sebelumnya, BTM menegaskan bahwa sudah jelas aturan bagi ASN yang dikeluarkan oleh Menteri PAN-RB sehingga ia meminta ASN  Pemerintah Kota Jayapura untuk taat dan mengikutinya.

"Nanti kita perkuat dengan surat edaran Wali Kota secara detail agar ASN tidak terjebak dengan aturan tersebut yang tentu bermuara kepada pemberian sanksi," tegasnya seraya mengingatkan jajarannya untuk tidak terjebak dalam Pilgub Papua.

Peringatan tersebut disampaikannya usai melaunching website PPID Kota Jayapura sekaligus
pengukuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemkot Jayapura, Senin (12/2/2018).

Sekedar info, ultimatum yang dikeluarkan oleh Menteri PAN-RB dan Mendagri kepada Bupati dan Wali Kota se Indonesia untuk tidak memposting, mengundang atau menghadiri kegiatan-kegiatan partai politik.

"Dan kita harus profesional sebagai ASN untuk menilai kinerja para kandidat sesuai visi misi yang ditawarkan kepada masyarakat," tukas BTM.

(Har)
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga